Politik Pemerintahan

KPK Turun ke Jember, Nasdem: Jangan Pandang Bulu

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Gofur

Jember (beritajatim.com) – Partai Nasional Demokrat, salah satu partai pendukung dan pengusung Bupati Faida saat pemilihan kepala daerah tahun 2015, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang turun ke Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Jangan sampai pandang bulu. Jangan sampai ada titipan-titipan. Paling tidak hukum ditegakkan sesuai undang-undang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Gofur, saat konferensi pers 11 partai politik parlemen, di Rumah Makan Lestari, Rabu (29/7/2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini turun ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyelidiki dugaan korupsi di tubuh pemerintah daerah. Sejumlah pejabat diperiksa pekan lalu di Markas Kepolisian Resor Jember.

Kedatangan KPK ini diakui dengan terus terang oleh Sekretaris Daerah Jember Mirfano. Dia sendiri dimintai keterangan oleh KPK pada Selasa, 21 Juli 2020, di Markas Kepolisian Resor Jember. “Saya dimintai keterangan mulai jam 11 pagi sampai habis Isyak, sekitar jam delapan malam,” katanya.

Marsuki menyatakan Bupati Faida tidak lagi bersama mereka, setelah mencalonkan diri menjadi bupati kembali lewat jalur perseorangan atau independen.

“Nasdem mengawal beliau mulai 2015 hingga 2020 masa pemerintahannya selesai. Namun saat ini, Faida sudah memilih jalur independen, ya kami selaku (pengurus) partai di Nasdem ya harus melangkah. Faida tidak bersama Nasdem lagi,” katanya.

Bupati Faida saat membuka Tajemtra, Sabtu (31/8/2019). (Foto: humas pemkab jember)

Nasdem tidak akan melakukan pembelaan terhadap Bupati Faida yang saat ini diusulkan untuk dimakzulkan dalam hak menyatakan pendapat DPRD Jember.

“Kami sangat sepakat dengan tujuh fraksi di gedung DPRD Jember yang sudah menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP). Itu proses dari awal tahapan, sampai tahapan terakhir, ya sudah kami sepakati. Setelah kami sepakati, Nasdem mendorong agar segera (didaftarkan) ke Mahkamah Agung,” kata Marsuki.

Marsuki meminta agar persoalan hak menyatakan pendapat tidak dikaitkan dengan pilkada. “HMP tak ada kaitannya dengan pilkada,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar