Politik Pemerintahan

KPK RI Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Bersama Forkopimda Mojokerto

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka memberantas Korupsi untuk Indonesia Bebas dari Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mojokerto.

Rakor digelar di ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Rakor diakhiri dengan penandatanganan berita acara terkait hibah barang milik daerah antara Pemkab Mojokerto dan Pemkot Mojokerto. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kasatgas Pencegahan Direktorat III dari KPK RI di Kabupaten Mojokerto. “Kegiatan ini merupakan rakor bersama Forkompinda Mojokerto. Tujuannya untuk mencegah adanya korupsi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Selasa (2/3/2021).

Masih kata Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini, Pemkab Mojokerto akan terus bersinergi dengan KPK RI termasuk dalam manajemen tata kelola aset. Menurutnya, manajemen aset yang baik akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pula.

“Dengan arahan Bapak Edi Suryanto sebagai Kasatgas Pencegahan Direktorat III nantinya bisa menjadi bekal kita untuk memimpin wilayah Kabupaten Mojokerto yang lebih maju,” tegasnya.

Kasatgas Pencegahan Direktorat III Koordinator dan Supervisi KPK RI, Edi Suryanto berharap bisa maksimalkan pertemuan yang berbasis pencegahan dengan selalu koordinasi dan bersinergi. “Visi dan misi KPK yaitu memberantas tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal professional inovatif dan berintegritas,” katanya.

Untuk mewujudkan mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Upaya pencegahan korupsi salah satunya dengan tata kelola manajemen aset daerah. Ada delapan sektor intervensi satgas pencegahan KPK, yang berhubungan dengan tata kelola Pemda. Yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu.


“Peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Penyalahgunaan aset adalah satu bentuk tindak pidana. Maka dari itu kita melakukan intervensi dalam beberapa sektor tata kelola pemerintah,” ujarnya.

Edy juga menjelaskan tentang Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, ke depan bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID. Aplikasi ini nantinya bisa diakses oleh seluruh administrator MCP yang ada di kabupaten/kota. Dengan hadirnya MCP pada aplikasi tersebut, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring.

Aplikasi ini juga dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan ‘self assesment’. MCP pada aplikasi itu juga dapat digunakan untuk mengecek perkembangan komitmen Pemda dalam tata pemerintahan yang baik. JAGA.ID sendiri adalah situs resmi platform JAGA dan portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK.

Yakni untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait.Terobosan tersebut merupakan bagian dari fokus pencegahan KPK tahun 2020 terkait perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Fokus lainnya yaitu tematik, seperti pencegahan Covid-19, BUMD dan koordinasi program pencegahan korupsi. Untuk MCP Kabupaten Mojokerto sendiri adalah 66 persen di tahun 2018, 90 persen pada 2019, dan 82,97 persen pada 2020 atau peringkat 7 Jatim dan 75 nasional dari 500 Pemda se-Indonesia. Menurutnya hal tersebut sudah cukup baik.

“Sedangkan untuk tahun 2021 kami sudah bersurat agar bisa disampaikan ke semua OPD. Jika area intervensi tahun lalu ada 38 indikator, tahun 2021 ini ada 34 indikator dan 69 sub indikator. Saya berpesan Kepada semua yang hadir, kita harus terus berusaha melakukan upaya pencegahan mari kita berkoordinasi, bersinergi,” tegasnya

Sementara itu, Kapolresta Mojokerto, AKBP Deddy Supriyadi berkomitmen yang sama, siap mengawal dan memberantas tindak pidana korupsi yang ditangani Unit Pidana Korupsi Satreskrim secara professional dan mewujudkan harapan Kapolri menjadi Polisi yang Presisi untuk Indonesia Maju yang Bebas dari Korupsi. [tin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar