Politik Pemerintahan

KPK: Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan dan Dewas untuk Dukung Pelaksanaan Tugas

Sekjen KPK, Cahya Harefah (dok KPK)

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut usulan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas bagi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural di lingkungan KPK tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural KPK.

Hal tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik Negara. “Proses pengajuannya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional,” kata Sekjen KPK, Cahya Harefah, Jumat (16/10/2020) malam.

Menurutnya, proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR. Selanjutnya, kata Cahya, dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. “Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020,” katanya.

Cahya menambahkan, sementara terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, usulan yang  disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah. “Selama ini Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas,” kata Cahya.

Dia menjelaskan, khusus Pimpinan dan Dewas KPK ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji. Namun demikian, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda.

Namun demikian Cahya memastikan pihaknya sungguh-sungguh mendengar segala masukan Masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. “Saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,” ujar Cahya. [hen/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar