Politik Pemerintahan

KPK Panggil Plt Bupati Tulungagung

Gedung KPK: Foto/dokumen
Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2018.
“Plt Bupati Tulungagung Maryoto dipanggil sebagai saksi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (11/2/2020).
Ali menyebut, Maryoto diperiksa untuk tersangka Mantan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. Namun Ali tidak menjelaskan kaitan atau materi pemeriksaan terhadap Maryoto.
Seperti diketahui, dalam kasus ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 50 orang saksi dari unsur DPRD Kabupaten Tulungagung, PNS pemkab tulungagung, dan swasta.
“Pada sejumlah saksi dari unsur pejabat di Pemprov Jawa Timur ini fokus KPK adalah pada aspek penganggaran, khususnya proses alokasi Bantuan Keuangan dari anggaran Pemprov ke Kab/Kota di Jatim, khususnya Tulungagung,'” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (22/8/2019) lalu.
Dalam kasus ini KPK juga telah memeriksa Mantan Sekretariat Daerah Prov. Jatim Ahmad Sukardi, Mantan Kepala Bidang Fisik Prasarana Bapedda Provinsi Jawa Timur Budi Juniarto, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Fattah Jasin, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Budi Setiawan, dan Kepala Bidang Inpraswil Bappeda Provinsi Jawa Timur Toni Indrayanto.
KPK juga pernah setidaknya menggeledah lima lokasi di Jawa Timur terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. Penggeledahan dilakukan di Kantor Badan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur dan empat rumah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan pemprov Jawa Timur dan juga anggota DPR RI.
Empat lokasi yang digeledah pada Kamis (11/7/2019), yakni Rumah Budi Juniarto (Mantan Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Jatim), Rumah Toni Indrayanto (Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Jatim), Rumah Budi Setiawan (Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim), dan Rumah Ahmad Riski Sadig (Anggota DPR RI dari PAN).
Dari 4 lokasi ini kami sita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telpon genggam. (hen/ted)




Apa Reaksi Anda?

Komentar