Politik Pemerintahan

KPK Kembali Sambangi Mojokerto, Periksa Saksi TPPU Mantan Bupati

Mojokerto (beritajatim.com) – Sejak Senin (19/4/2021) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Mojokerto untuk memeriksa saksi terkait penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasha (MKP).

Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik KPK di Aula Hayam Wuruk lantai II Polresta Mojokerto. Senin kemarin, tim penyidik memeriksa mantan Camat Bangsal dan juga mantan Camat Ngoro. Moh Ridwan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Muhamad Hidayad dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti. Namun keduanya mengaku, kedatangannya hanya untuk mengkonfirmasi penjadwalan.

Selasa (20/4/2021), penyidik Komisi Antirasuah memeriksa Kasubbag Pemeliharaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Sri Nurhayati, Muhammad Hidayad yang merupakan Camat Ngoro Kabupaten Mojokerto, tahun 2016 sampai sekarang dan Sodik Kepala Desa Sentonorejo tahun 2017.

Kepala Desa Sentonorejo, Sodik mengaku, kedatangannya lantaran dipanggil penyidik KPK terkait kelengkapan berkas penggunaan dana desa dalam pembangunan sekitar Makam Troloyo, Trowulan. “Hanya melengkapi berkas saja, terkait aduan BK tahun 2016 kemarin. Ya (Kasus MKP),” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, Iptu Hari Siswanto mengatakan, tim penyidik KPK meminjam ruangan untuk pemeriksaan selama lima hari. “Iya resminya surat tanggal 21 sampai tanggal 24 nanti. Hari Sabtu kemarin, kita sudah sediakan tempat. Materinya, saya tidak tahu. Hanya KPK yang tahu,” tegasnya.

Sekedar diketahui, KPK mengumumkan mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka TPPU pada 18 Desember 2018. Dari penerimaan gratifikasi sekitar Rp34 miliar, KPK menemukan dugaan TPPU oleh yang bersangkutan.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diduga tersangka juga menerima “fee” dari rekanan pelaksana proyek-proyek dl lingkungan Pemkab Mojokerto.

Mulai dari Dinas dan SKPD/OPD, Camat dan Kepala Sekolah SD-SMA di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Total pemberian gratifikasi sebesar Rp34 miliar. Tersangka juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi.

Yakni berupa kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain dan jet ski sebanyak lima unit. [tin]


Apa Reaksi Anda?

Komentar