Politik Pemerintahan

KPK Ingatkan Pengembang di Kota Malang untuk Serahkan PSU ke Pemkot

Pengembang perumahan di Kota Malang menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) ke Pemkot Malang dihadapan KPK.

Malang(beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pengembang perumahan di Kota Malang untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang menjadi kewajibannya ketika membangun perumahan atau pemukiman, kepada Pemerintah Kota Malang.

PSU diserahterimakan dari pengembang perumahan kepada pemerintah Kota Malang di Ruang Sidang Balaikota Malang, Rabu, (7/10/2020).

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan Pemkot Malang telah memandatangani sekitar 300 perijinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot Malang. Pemkot Malang, mengaku akan memberikan kemudahan investasi di wilayahnya.

“Pemerintah tidak akan mungkin bisa jalan tanpa ada dukungan dari pebisnis. Kami akan berikan kemudahan sesuai dengan apa yang seharusnya kami lakukan, Bahkan saya sampaikan sudah memandatangani sekitar 300 perijinan dan non perizinan ada di DPMPTSP benar-benar kita maksimalkan. Sehingga kalau perlu izin dan lain sebagainya benar-benar satu pintu,” papar Sutiaji.

Tercatat selama 28 tahun, hanya 17 perumahan yang menyerahan PSU sejak tahun 1991 sampai 2019. Sejak terbit Peraturan Walikota Malang no 64 tahun 2019 direspon baik oleh para pengembang perumahan.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan total luas PSU 14.211 meter persegi dari 10 perumahan dengan nilai aset sebesar Rp28,4 Miliar. Sementara, target Pemkot Malang sampai dengan Desember 2020 ini adalah sebanyak 57 perumahan menyerahkan PSU dengan total nilai perkiraan mencapai Rp369,9 Miliar.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa penyerahan PSU perumahan dan pemukiman dari pengembang kepada pemerintah adalah hal penting karena fasilitas tersebut merupakan hak masyarakat. Dengan diserahkannya PSU kepada pemda, tambah Lili, akan menjamin keberlangsungan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan tersebut.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi trigger mechanisme ataupun pendorong lembaga lain, KPK memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan institusi penegak hukum lain. Di antara kewenangan itu adalah melakukan koordinasi, supervisi, dan upaya-upaya pencegahan melalui pendampingan kepada seluruh kementerian, lembaga, maupun instansi pusat dan daerah.

“Penertiban PSU merupakan salah satu fokus dalam pembenahan manajemen aset daerah yang merupakan satu dari delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah. KPK mendorong pemda untuk menagih kewajiban pengembang, sekaligus mengingatkan pengembang terkait kewajiban ini,” kata Lili.

Penyerahan PSU, sambung Lili, pada dasarnya juga harus memiliki prinsip akuntabilitas. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengandung unsur kepastian hukum, dapat menjamin ketersediaan PSU sesuai dengan standar dan tata letak yang disetujui pemda, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lili juga mengingatkan agar penyerahan PSU berpedoman pada prinsip keterbukaan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung terkait dengan proses penyerahan.

“Kemudian terhadap PSU yang sudah diserahterimakan, perlu segera dilakukan pencatatan sebagai barang milik pemda,” tandasnya. (luc/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar