Politik Pemerintahan

Korda BPNT Gresik Beberkan Kendala di Lapangan

Beras BPNT yang dibagikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Gresik (beritajatim.com) – Carut-marut permasalahan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Gresik diakui oleh kordinator daerah (Korda) Suwanto. Pria asal Kecamatan Dukun itu berharap ada perubahan sistem dan aturan dalam menjalankan bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu.

“Kami sudah sangat maksimal menjalankan sesuai prosedur. Namun, saat di lapangan banyak kendala yang kami hadapi. Bahkan, tidak ada solusi yang ditulis di pedoman,” ujarnya, Selasa (14/7/2020).

Suwanto menuturkan, ada sejumlah kendala yang dimaksud mulai dari keluarga penerima manfaat (KPM) hingga lemahnya sistem pengawasan. Akhirnya, untuk menyelesaikan hal tersebut, banyak ditempuh dengan sistem musyawarah. “Musyawarah itu dari tingkat desa ataupun kecamatan, itupun permasalahannya berbeda-beda,” tuturnya.

Ia menambahkan, yang paling sering muncul adalah permasalahan saldo pada sistem yang berkorelasi dengan sistem kependudukan. Misalnya, belum aktifitasi NIK, tidak sesuai dengan nama, maupun perubahan status ekonomi.

“Sebagian besar yang paling sering muncul kode eror 06, artinya NIK tidak valid. Ada lagi kode eror 14, yang menjelaskan bahwa KPM tidak ada didata bayar dari pusat,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, banyak permasalahan lainnya, seperti kelebihan limit saldo, harus mengganti pin dan hal lainnya. “Intinya, ada data yang tidak valid maka pusat akan otomatis menonaktifkan. Jika desa tidak rajin mengupdate data maka permasalahan tersebut kemungkinan akan terus terjadi,” tandasnya

Sebenarnya, sambungnya, hal tersebut bisa di atasi oleh KPM sendiri. Caranya, dengan melaporkan kepada pendamping di setiap desa atau kecamatan. Lalu dilaporkan kepada OPD terkait untuk membenahi data tersebut, lalu dilaporkan ke pusat. [dny/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar