Politik Pemerintahan

Kontroversial, ASN Keder Laksanakan Perkada APBD Jember 2021

Perkada APBD 2021

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, gamang dan keder melaksanakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Gara-gara perkada ini kontroversial dan legalitasnya dipertanyakan.

Perkada tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 8 Januari 2021. Ada tanda tangan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Achmad Imam Fauzi di sana. Perkada tersebut menyebutkan, jumlah pendapatan daerah Rp 3,778 triliun dan jumlah belanja Rp 4,544 trilun. Perkada ini dibuat, karena bupati dan DPRD Jember belum menetapkan persetujuan bersama Peraturan Daerah APBD 2021.

Soal perkada ini, Fauzi menolak memberikan penjelasan. “Saya sakit gigi,” katanya.

Perkada itu diikuti dengan surat tertanggal 11 Januari 2021 untuk seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember. Bupati Faida memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk segera melaporkan belanja yang bersifat wajib dan mengikat dalam  tahun anggaran 2021.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Arismaya Parahita tegas menolak untuk melaksanakan perkada dan perintah bupati itu. “Kalau kita melangkah mengikuti sebuah produk hukum yang tidak jelas berisiko juga. Kami menilai itu tidak jelas. Itu yang tanda tangan pelaksana harian sekda, itu debatable juga. Benar gak ini? Belum teknis pengundangannya. Itu melalui jalur mana? Bagian Hukum mengundangkan tidak? Itu yang otentifikasi siapa? Seharusnya kan Bagian Hukum,” katanya.

Hal serupa juga dilontarkan Staf Ahli Pemkab Jember Widi Prasetyo. “Mekanisme penganggaran sudah jelas. Kalau memang belum bisa menetapkan APBD bersama DPRD, maka kepala daerah bisa mengusulkan Perkada APBD kepada gubernur,” katanya.

“Yang boleh dimintakan persetujuan kepada gubernur hanya urusan wajib, mengikat, dan mendesak. Tatkala itu sudah disetujui gubernur, bisa ditindaklanjuti kepala daerah sebagai perkada APBD sambil menunggu perda APBD. Tapi bicara Jember, usulan revisi perkada kan belum mendapat persetujuan, bahkan ditolak gubernur,” kata Widi.

“Kalau mengacu sistem aturan yang ada, sebelum mendapatkan rekomendasi persetujuan gubernur kan tidak bisa ditindaklanjuti. Wong ini sistem pemerintahan. Artinya, sebelum perkada APBD disetujui gubernur, menjadi tidak sah dong kalau itu langsung ditindaklanjuti bupati. Kalau produk tidak sah, saya pikir pengelola anggaran berpikir dua kali, karena kalau bicara pengelolaan anggaran pasti ada dampak hukum,” kata Widi.

Namun, Widi melanjutkan, semua tergantung kepala OPD. “Pengelolaan Perkada APBD mau dilanjut atau tidak. Kalau kita mau benar, (perkada) diajukan ke gubernur, direvisi sesuai petunjuk gubernur. Insya Allah kalau itu dilakukan, teman-teman kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, dan lain-lain tidak ragu-ragu lagi melaksanakan perkada,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jatim memang mengembalikan naskah Perkada APBD Jember 2021 pada 29 Desember 2020. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono disebutkan, bahwa perkada tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 91.

Selain itu, Heru Tjahjono juga mengingatkan dalam suratnya, bahwa jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, maka ada dua hal yang harus dirujuk. Pertama, Pasal 110 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2019.

Di sana disebutkan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setiap bulan tersebut dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Pasal 105A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Di sana disebutkan, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pemprov Jatim lantas meminta agar Bupati Faida bersama DPRD Kabupaten Jember mempercepat proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, Bupati Faida diminta segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Namun anggaran dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi sudah mengontak Bagian Bina Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jatim. Ternyata perintah merevisi itu ditindaklanjuti hanya dengan mengubah surat pengantarnya. “Lampirannya tetap,” katanya.

Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief sendiri mengaku tidak tahu soal pengundangan perkada itu. Namun dia berharap agar arahan Gubernur Khofifah soal Perkada APBD Jember 2021 segera dilaksanakan. Dengan demikian persoalan-persoalan terkait pembiayaan pembangunan, termasuk gaji pegawai, bisa teratasi segera.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mumbulsari ‘Ading’ Abdul Kadir Karim mengatakan, perkada dan surat bupati membingungkan jajaran birokrasi. “Kalau memang perkada itu sudah dibuat dengan asumsi angka dan macam-macam, berarti kan komponen di dalamnya sudah rapi? Kenapa masih meminta OPD untuk mengajukan anggaran wajib dan mengikat,” katanya.

Bayang-bayang masalah hukum juga membuat ASN keder. Tanpa dasar hukum perda maupun perkada, pembangunan di Jember memang macet. Saat ini belasan ribu ASN dan pegawai honorer Pemkab Jember belum menerima gaji. Namun, menurut Arismaya, itu bukan berarti harus menabrak aturan yang justru berakibat hukum.

“Kalau ada persoalan di belakang hari kan bakal berpikir juga: bendahara mencairkan anggaran lalu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan produk hukum yang sah atau ilegal. Itu yang kami khawatir,” kata Arismaya.

Ading mengingatkan, bahwa kepala OPD adalah pengguna anggaran. “Tanggung jawab tertinggi mengeksekusi anggaran ada di pengguna anggaran. Dia tidak bisa dibilang diperintah oleh siapa, dia tetap harus bertanggung jawab. Jadi menurut saya ini waktunya untuk memaksimalkan akal sehat,” katanya.

“Banyak sekali dalam kasus hukum yang kena adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), bendahara. Mau bilang bagaimana? Mau bilang perintah atasan kan tetap dihukum. Kami kan tidak mau berisiko dalam pekerjaan yang kami kerjakan. Kami intinya normatif patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” kata alumnus Universitas Gajah Mada ini.

Akhirnya Ading dan banyak ASN lainnya cenderung memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut daripada mengeksekusi Perkada APBD Jember 2021 tersebut. “Berdasarkan arahan terakhir dari Pak Wabup, kami normatif fokus pada pelayanan saja. Pelayanan masyarakat jangan sampai putus. Terkait APBD, kami menunggu kepastian lebih pasti dari pemerintah atasan,” kata Ading.

Kebijakan pemerintah provinsi dan pusat memang menjadi kunci penyelesaian persoalan di Jember. Pekan ini Bupati Faida yang diperiksa oleh tim gabungan Kementerian Dalam Negeri karena dugaan penyalahgunaan kewenangan. Ini juga menjadi pertimbangan Arismaya untuk menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum melaksanakan Perkada APBD 2021.

“Banyak kemungkinan ke depan terjadi, termasuk pembatalan surat keputusan yang pernah dikeluarkan,” katanya. Arismaya berharap segera ada keputusan dari Gubernur Khofifah dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal kondisi di Jember. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar