Politik Pemerintahan

Kontroversi Dapil II Jember Diserahkan ke Bawaslu Jatim

Suasana rapat pleno rekapitulasi suara pemilu tingkat Kabupaten Jember

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menyerahkan penyelesaian masalah pemilihan calon legislator DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan II kepada Bawaslu Jawa Timur. Hal ini dikemukakan Ketua Bawaslu Jember Tobroni Pusaka.

Menurut Tobroni, dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Jawa Timur pekan ini, hasil rekapitulasi DPRD kabupaten dan keberatan saksi tidak dibacakan. “Tapi untuk permasalahan dengan Hanura, dalam waktu dekat kami akan klarifikasi lagi dan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Kemungkinan arahnya nanti persoalan akan diambil alih Bawaslu Provinsi,” katanya.

Pemilihan caleg DPRD Jember di Dapil II menyisakan masalah, menyusul terjadinya kesalahan dalam surat suara. Ariandri Shifa Laksono, calon legislator DPRD Jember nomor urut 5 di Daerah Pemilihan II, tidak tercantum dalam surat suara. Dalam surat suara justru tercantum nama Sugeng Hariyadi, calon legislator yang sudah meninggal dunia dan sudah diusulkan pergantiannya oleh DPC Hanura sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Saksi dari Hanura sempat memprotes dan menghendaki penundaan rekapitulasi penghitungan suara Dapil II pada rapat pleno di Hotel Aston, Rabu (1/5/2019) malam. Namun saat itu, rekapitulasi tetap berlanjut. Saksi dari Hanura pun mengajukan keberatan resmi dan memboikot rekapitulasi tersebut. Hasil rekapitulasi pun ditetapkan pada 2 Mei 2019. “Keberatan kami sudah diterima Bawaslu,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM DPC Hanura Jember Hadi Eko Yuchdi Yuchendi.

Tobroni mengatakan, pihaknya masih harus melengkapi laporan ke Bawaslu Jatim. “Ada beberapa hal yang perlu kami sinkronkan dengan Hanura. Kami akan undang lagi dan mintai klarifikasi lagi, karena menurut kami, ini masih administratif. Mungkin arahnya akan ada sidang (administratif) di Bawaslu Provinsi,” katanya.

Serah terima penyelesaian persoalan dari Bawaslu Jember ke Bawaslu Jatim akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat nasional, 22 Mei 2019. “Jadi masih ada waktu,” kata Tobroni.

Opsi lainnya adalah menyelesaikan persoalan di Mahkamah Konstitusi. Namun pelaporan ke MK harus dilakukan Partai Hanura. “Kami akan melengkapi keterangan. Bawaslu di sini hanya dimintai keterangan tentang pengawasan dan apa yang dilakukan,” kata Tobroni. Pengaduan ke MK harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah penetapan tingkat nasional 22 Mei 2019. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar