Politik Pemerintahan

Kontraktor Luar Daerah Serbu Malang, Wakil Ketua PDIP: Harus Diatur Perbup

Malang (beritajatim.com) – Banyaknya kontraktor luar daerah yang masuk ke Kabupaten Malang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD, cukup meresahkan dan mengancam keberadaan kontraktor lokal.

Hal itu mendapat perhatian khusus Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir. “Saya mengusulkan dan berharap pimpinan DPRD bersama Bupati Malang untuk duduk bersama, adanya Perda minimal Peraturan Bupati (Perbup) untuk memberdayakan dan melindungi kontraktor lokal utamanya yang klasifikasinya masih UMKM agar mendapat bagian dalam proyek-proyek pemerintah yang pembiayaanya berasal dari APBD, penting di lakukan,” ujar Abdul Qodir, Jumat (30/07/2021).

Adeng sapaan akrab Abdul Qodir mengatakan dengan adanya Perda atau Perbup tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kontraktor lokal, utamanya UMKM untuk berkembang.

“Karena hanya kebijakan pimpinan daerah dalam hal ini bupati yang bisa melindungi mereka, termasuk mengharuskan kontraktor besar menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kecil ke kontraktor yang kelasnya UMKM. Jika tidak begitu, maka UMKM di Kabupaten Malang akan mati suri,” papar Adeng.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa menurut Adeng, adalah momentum mewujudkan komitmen kerakyatan merealisasikan visi-misi Malang Makmur yang digagas Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi-Didik.

“Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, maka saya harap aturan ini dapat segera berdampak terhadap pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini,” bebernya.

Menurutnya, hal itu sangat penting dan harus disegerakan, untuk membendung kontraktor-kontraktor besar luar daerah menguasai semua sektor kegiatan di Kabupaten Malang.

Kebijakan Kepala Daerah itu juga menurut Adeng, bisa menjadi semacam payung hukum buat PPKOM dan Pokja. “Kasihan Pokja dan PPKom-nya jika tidak memiliki payung hukum, mereka serba dilematis dalam mengambil kebijakan dalam menentukan pemenang tender, seperti dalam Perpres16/2018 dan Perpres12/2021 juga mengatur PPKom dalam menetapkan HPS”, sambungnya

“Untuk menetapkan HPS, PPKom melaksanakan survey yang juga dibiayai oleh APBD, setelah menjadi produk dan di lempar ke ULP untuk ditenderkan, datang penawaran dengan harga terendah turun 40% dari HPS dan dinyatakan sebagai pemenang,” pungkasnya.

Dari penjelasan diatas, tambah Adeng, membuat publik menduga-duga, bahkan PPKom bisa dikatakan gagal dalam perencanaan karena dianggap tidak cermat dalam menentukan harga perkiraan sendiri karena HPS nya terlalu tinggi, menurutnya, penawaran turun 40% saja penyedia jasa sudah mendapat keuntungan.

“Atau karena si penawar tergolong kontraktor kelas kakap, berbekal kelengkapan sarana dan prasarana seperti sewa alat di nol kan, sehingga mereka masih meraup untung sekalipun penawaran turun 40%. Tapi kemungkinan yang kedua ini kan tidak dimiliki oleh UMKM, nah pada posisi inilah pemerintah daerah harus hadir dalam memberi perlindungan,” papar Adeng.

Adeng juga meminta kebijakan tersebut mendapat dukungan dari aparat penegak hukum dalam hal ini Polres dan Kejaksaan. “Dukungan aparat penegak hukum atau APH ini juga penting, bagaimana kedepan APH tidak lagi langsung main panggil pejabat pengguna anggaran kadis maupun kades atas dugaan kesalahan administrasi sebelum yang bersangkutan diperiksa oleh Inspektorat, terkecuali adanya indikasi proyek bodong, ini penting supaya mereka bekerja dengan nyaman dengan begitu fungsi pelayanan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” Tutupnya.

Sementara itu, Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Roni Dwi Susanto mengatakan, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpes 12/21) merupakan momentum bagi LKPP untuk mensosialisasikan secara masif dan menyeluruh mengenai latar belakang serta poin-poin perubahan kebijakan dalam Perpres 12/21.

Kepala LKPP menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memudahkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi PBJ yang menduduki peringkat kedua setelah suap.

Dalam aturan Perpres 12/21, keberpihakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, serta penggunaan produk dalam negeri dilakukan dengan mengatur kewajiban bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah juga menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp2,5 miliar.

Batasan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar. Perubahan nilai paket untuk Usaha Kecil ini diharapkan dapat memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi para pelaku usaha, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat. (yog/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar