Politik Pemerintahan

Konsekuensi Bagi Pihak yang ‘Main-Main’ Soal Pupuk

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Ahmadi.

Pamekasan (beritajatim.com) – Konsekuensi bagi para distributor maupun pemilik kios yang ‘bermain-main’ dengan persoalan pupuk subsidi, bisa mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin dari instansi terkait.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ahmadi saat menyikapi persoalan pupuk di wilayah setempat. Terlebih pasca adanya kasus panangkapan terhadap pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 160 sak atau sekitar 8 ton oleh Polres Blora.

Di mana pupuk subsidi yang diamankan untuk diedarkan di wilayah Blora tersebut, merupakan pupuk yang dibeli dari Madura, sekalipun belum dipastikan daerah asal pupuk yang diselundupkan. Apakah dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang ataupun Sumenep.

“Dari awal kami sudah mewanti-wanti agar semua pihak tidak main-main dengan persoalan pupuk subsidi, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kelangkaan pupuk yang memang sangat dibutuhkan selama musim tanam,” kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Ahmadi, Kamis (11/2/2021).

Selain itu pihaknya juga menyampaikan sudah melakukan komunikasi dan koordinasi bersama sejumlah pihak terlibat dalam persoalan pupuk, mulai dari para distributor, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), Kabag Perekinomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan.

“Sejak awal kami sudah menyikapi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, salah satunya dengan memanggil sejumlah pihak terkait. Pada pertemuan itu, kami sudah mewanti-wanti bahwa kami tidak mau lagi mendengar ada kabar pupuk subsidi dijual ke luar daerah, termasuk juga menjual pupuk di atas HET (Harga Eceran Tertinggi),” tegasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan pupuk di Pamekasan. “Jadi kami sudah mewanti-wanti agar masyarakat tidak lagi kekurangan pupuk, semuanya harus bersama melakukan pengawasan maksimal,” jelasnya.

“Bahkan pada pertemuan itu, kami sudah mewanti-wanti bahwa kami tidak mau lagi mendengar ada kabar pupuk subsidi dijual di luar daerah. Termasuk juga menjual pupuk di atas HET dengan alasan apapun, salah satu distributor ada yang mengatakan siap izinnya dicabut jika ada pelanggaran,” pungkasnya.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distan-PHP) Pemkab Pamekasan, Ajib Abdullah menegaskan keberadaan pupuk di wilayah setempat sangat melimpah dan terbilanh sangat cukup untuk kusom tanam tahun ini.

Termasuk proses pendistribusian pupuk ke sejumlah titik di wilayah setempat juga tetap berjalan normal, sekalipun proses pendistribusian dilakukan di tengah pandemi Coronavirus Disiase 2019. [pin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar