Politik Pemerintahan

Komisi IV DPRD Gresik Alokasikan Tambahan Anggaran Guru Honorer

Gresik (beritajatim.com) – Kesejahteraan guru non Aparatur Sipil Negeri (ASN), utamanya guru honorer nonkategori II (Non K2) yang mengajar di sekolah negeri, menjadi fokus Komisi IV DPRD Gresik. Komisi yang menangani kesejahteraan masyarakat tersebut segera menyelesaikan permasalahan yang bertahun-tahun belum tuntas.

Kondisi ini berbanding terbalik. Padahal, DPRD Gresik sudah sepakat mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk menambah kesejahteraan mereka.

“Di bidang pendidikan, kami lebih fokus pada kesejahteraan guru non ASN, khususnya guru honorer non K2. Sebab, selama ini kita berikan insentif sebesar Rp 1 juta perbulan. Tetapi ada masalah di lapangan,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mega Bagus Syahputro, Senin (26/4/2021).

Politisi PDIP itu menambahkan, kesejahteraan guru honorer non K2 selama ini bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari APBN. Sesuai Permendikbud tentang petunjuk teknis penggunaan BOS, boleh digunakan untuk honorarium maksimal 50 persen.

“Guru honorer non K2 bisa mendapatkan tambahan kesejahteraan yang berasal dari APBD Gresik berupa insentif bukan honorarium,” imbuhnya.

Masih menurut Mega Bagus, pada peraturan bupati (Perbup), pos anggaran untuk insentif guru honorer non K2 yang muncul berbunyi honorarium. “Kita sudah kumpulkan kepala sekolah di Kecamatan Kebomas, mereka ragu untuk bisa memaksimalkan anggaran dari APBD Gresik untuk kesejahteraan teman-teman guru honorer non K2 karena perbup berbunyi honorarium,” ujarnya.

Komisi IV, lanjut Mega Bagus, terus mengkaji adanya instruksi tak tertulis dari Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik, mengenai kesejahteraan guru honorer non K2 yang nominalnya di atas tenaga harian lepas (THL).

Pasalnya, di lapangan masih ada guru honorer non K2 di Kecamatan Kebomas, yang mengaku mendapat honor hanya sebesar Rp 450 ribu sebulan. Padahal, guru honorer non K2 tersebut berpendidikan sarjana atau strata S1. “Komisi IV juga mendorong supaya kesejahteraan guru honorer non K2 tidak membebani APBD Gresik,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Nursa’idah mengatakan, hasil kesepakatan rapat Badan Anggaran (Banggar), untuk bidang pendidikan ada refocusing anggaran di APBD Gresik tahun 2021. Dana tersebut disisipkan untuk jaring pengamanan sosial (JPS), sebesar Rp 5,3 miliar.

“Dana refocusing supaya diberikan kepada guru ngaji. Sebab, mereka terdampak pandemi Covid-19 tetapi kemarin belum sempat masuk alokasi,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan calon penerima JPS akan dilakukan validasi secara akurat melalui Dinas sosial. Sehingga, tidak terjadi dobel karena sudah pernah menerima sebelumnya. “JPS ini khusus mereka yang belum menerima,” ungkapnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) M.Zaifuddin. Menurutnya, rapat membahas refocusing tidak disepakati mengambil anggaran untuk bantuan seragam gratis bagi siswa baru dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020/2021 ini. “Ini tak boleh dihilangkan bantuan itu. Seragam adalah kebutuhan siswa di tahun pelajaran baru,” tandasnya. [dny/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar