Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Komisi Informasi Tanggapi Rapat Tertutup Banggar dan TAPD Bojonegoro yang Bahas Pokir 2023

Seorang wartawan saat mengambil gambar video dari celah pintu setelah diusir saat melakukan peliputan rapat kerja dengan agenda penyelarasan pokok pikiran (pokir) tahun 2023.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Informasi Jawa Timur menanggapi adanya rapat kerja tertutup yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro. Rapat tertutup terkait penyelarasan pokok pikiran (pokir) tahun 2023.

Koord Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Timur, A Nur Aminuddin mengatakan, pada dasarnya rapat anggaran terkait dengan kepentingan publik sesuai dengan peraturan daerah yang tentunya sudah terjadwal dengan sistematis. Jadwal agenda rapat tersebut harus diketahui publik.

“Adapaun bisanya penyerapan aspirasinya sudah melalui musdes, musrenbangcam, dan musrenbangkab. Hal tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan, kalau ada meknismenya diatur secara tertutup tentunya harus ada dasar hukumnya yang jelas,” ujarnya, Rabu (18/5/2022).

Sebelumnya diberitakan Banggar DPRD dan TAPD Kabupaten Bojonegoro rapat kerja dengan agenda penyelarasan pokok pikiran (pokir) tahun 2023, Selasa (17/5/2022).

Rapat kerja yang digelar di ruang paripurna DPRD itu berlangsung secara tertutup. Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro Edy Susanto, rapat tertutup tersebut sesuai dengan keputusan pimpinan rapat.

“Keputusan pimpinan rapat, rapat internal,” ujarnya.

Dengan adanya pembahasan penyelarasan pokir antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Bojonegoro yang dilakukan secara tertutup itu, sejumlah wartawan juga dilarang meliput. Salah seorang anggota sekwan bahkan mengusir wartawan yang berusaha melakukan peliputan dari celah pintu yang terbuka.

Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro Dedi Mahdi Assalafi mengatakan, rapat pembahasan uang negara dan perencanaan program pembangunan daerah sudah seharusnya tidak dirahasiakan ke publik.

“Publik wajib tahu perencanaan program pembangunan daerah,” pungkasnya.

Dedi mempertanyakan adanya kecurangan dengan adanya rapat kerja yang digelar secara tertutup tersebut. Padahal, dalam keterbukaan anggaran sesuai PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi publik mengamanatkan, kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan partisipasi publik salah satunya dalam perumusan kebijakan anggaran.

Partisipasi publik yang dimaksud, lanjut wartawan INews TV itu, baik dalam proses penyusunan anggaran di ekskutif maupun pada saat perumusan regulasi anggaran dalam perda di legislatif. “Pemerintah daerah termasuk DPRD diwajibkan untuk mempublikasikan dokumen rencana-rencana tersebut kepada publik secara luas,” pungkasnya. [lus/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar