Politik Pemerintahan

Komisi III DPRD Sampang Cium Kejangalan Tender Proyek

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sampang Mohammad Subhan

Sampang (beritajatim.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatn Sampang soroti pelaksanaan proyek pemeliharaan berkala jalan kabupaten senilai Rp 12 Miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (PUPR) setempat.

Pasalnya anggota legislatif mencium adanya kejanggalan dalam mekanisme proses tender hingga penentuan pemenang proyek.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sampang Mohammad Subhan mengatakan, Pemkab seharusnya lebih hati-hati dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan. Semua tahapan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan tender.

Dia mempertanyakan apabila proyek tersebut dikerjakan dengan sistem padat karya tunai. Maka dalam pelaksanaannya itu wajib mengutamakan sumber daya lokal, tanah kerja lokal dan teknologi lokal. Padahal pengerjaan program padat karya tidak boleh dikontraktualkan, melainkan harus dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat setempat.

“Kalau swakelola lalu kenapa masih muncul penawaran harga dari CV atau rekanan. Kalau seperti itu artinya kan ada proses tender,” terangnya, Selasa (17/11/2020).

Politikus PPP itu menegaskan, dengan adanya kejangalan itu besok rencananya juga akan ada audensi dari pihak luar atau LSM. Oleh sebab itu pihaknya melakukan pemanggilan terhadap dinas PUPR, Bappelitbangda dan Barjas untuk meminta penjelasan terkait dengan mekanisme pelaksanaan proyek tersebut.

“Besok ada lembaga yang akan melakukan audensi dengan komisi III silahkan datang dan dipantau,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Sampang Ach. Hafi mengatakan, Tahun ini Pemkab Sampang menerima dana tambahan untuk pemulihan ekonomi akibat pendemi Covid-19. Sebagian dana tersebut digunakan untuk program pemeliharaan berkala jalan kabupaten.

Anggaran Rp 12 miliar tersebut dipecah menjadi 12 paket. Setiap proyek dianggarkan Rp 1 miliar. Pengerjaan proyek lapisan penetrasi (lapen) ini menggunakan sistem padat karya, sehingga proyek tidak dilelang di LPSE.

Hal itu berdasarkan surat edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan (LKPP) Nomor 3/2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan dampak pendemi Covid 19.[sar/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar