Politik Pemerintahan

Komisi I Dewan Gresik Percepat Pengurusan Perizinan dan e-KTP

Gresik (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Gresik berupaya mempercepat pengurusan perizinan IMB, dan e-KTP. Langkah ini diambil karena ada 500 perizinan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum dicetak.

Menghadapi kenyataan itu, Komisi I DPRD Gresik berencana mengalihkan kewenangan tersebut di tingkat kecamatan supaya tidak terjadi penumpukan.

“Tahap awal kami nanti memilih tiga kecamatan yang memiliki perangkat hardware serta software, dan SDM yang mumpuni,” ujar Wakil Ketua Komisi I Syaichu Busyiri, Kamis (5/11/2020).

Lebih lanjut Syaichu Busyiri menuturkan, dengan memberi kewenangan pengurusan perizinan di tingkat kecamatan diharapkan bisa mempercepat pengurusan perizinan sekaligus mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang mau mengurus IMB.

“Dengan terobosan seperti ini nantinya masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke kabupaten hanya untuk mengurus perizinan IMB. Cukup di kecamatan supaya tidak ada penumpukan,” tuturnya.

Selain mempercepat serta mempermudah pelayanan IMB. Komisi I juga melakukan hal yang sama pada pengurusan e-KTP. Terkait dengan itu, komisi yang membidangi hukum tersebut melakukan terobosan dengan mengedepankan ‘one stop service’ di tiap desa atau kelurahan.

“Kami mengusulkan Dispendukcapil melakukan rekrutmen tenaga di tiap desa. Hal ini dilakukan guna memangkas biaya administrasi yang selama ini menjadi beban masyarakat,” ungkap Syaikhu Busyiri.

Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi I Sholahuddin. Menurut politisi dari Fraksi-PKB itu mengatakan, selama ini sosialisasi pengurusan e-KTP gratis. Kalau tidak dipungut biaya maka ditingkat bawah harus sama.

“Kalau sudah demikian, maka di tingkat desa atau kelurahan cukup mengaktifkan perangkat entri-nya. Kalau sudah berjalan beban pengurusan di tingkat kecamatan tidak banyak cukup memberi rekomendasi saja,” paparnya.

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik Khusaini menyatakan selama pengurusan e-KTP sudah ada 30 ribuan yang dicetak, dan sudah dibagikan ke masyarakat.

“Blangko e-KTP memang terbatas, karena kiriman dari Kemendagri. Mengenai pengurusan di tingkat desa saya sangat mendorong, cuma untuk perekamannya tetap di kecamatan,” tandasnya. (dny/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar