Politik Pemerintahan

Komisi D Minta Polemik Bansos Bangkalan Tak Diperpanjang

Nurhasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan

Bangkalan (beritajatim.com) – Mencuatnya polemik bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan, dikritisi berbagai pihak. Sementara agar tidak berkepanjangan, ketua Komisi D DPRD setempat meminta Dinsos melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas bansos yang telah tersalurkan.

Ketua Komisi D, Nur Hasan mengatakan, adanya berbagai kritik yang dilontarkan terhadap bansos tersebut harus segera direspon dengan melakukan perbaikan.

“Polemik ini tidak perlu diperpanjang, kritik sudah disampaikan ke Dinsos, dan dalam hal ini sudah harus direspon dengan perbaikan,” ucapnya, Rabu (20/5/2020).

Nur Hasan juga mengatakan, adanya tumpang tindih data penerima merupakan salah satu human eror di lapangan. Berbagai pihak dilibatkan terutama muspika di daerah masing-masing.

“Data yang diterima dari kepala desa itu divalidasi oleh babinsa setempat dan dari hasil cek itu lalu direkomendasikan, saya rasa human eror wajar terjadi karena yang melakukan survei ke lapangan itu manusia yang tidak lepas dari kesalahan,” lanjutnya.

Meski polemik tersebut terus mencuat, ia mengapresiasi seluruh pihak yang turut mengkritisi adanya bansos tersebut. Ia mengaku wajar hal itu terjadi, sebab wakil rakyat memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap hal tersebut.

“Dengan adanya kritikan saya rasa wajar dan itu harus dilakukan sebagai fungsi kontrol dan pengawasan. Berarti, kita betul-betul mengawasi, justru aneh bila dibiarkan tanpa pengawasan,” tandasnya. [sar/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar