Politik Pemerintahan

Komisi C Sebut Perbup APBD 2020 Misterius

Rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Jember, Senin (12/10/2020)

Jember (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menyebut peraturan bupati yang mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2020 misterius. Ia minta agar rincian perbup itu dibuka kepada parlemen.

Hal ini diungkapkan David saat menggelar rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup, di ruang Komisi C, Senin (12/10/2020). “Wacana yang berkembang Pak Fauzi (Kepala Bappeda Jember Achmad Imam Fauzi, red) ini kan pejabat kesayangan bupati. Mohon maaf, sampai hari ini Dewan belum mengetahui rincian Perbup APBD 2020. Kami tanya Pak Sekda (Sekretaris Daerah Mirfano) juga tidak tahu,” katanya.

Normalnya, payung hukum APBD adalah peraturan daerah yang disahkan bersama antara kepala daerah dengan DPRD setempat. Namun, karena di Jember tidak ada kesepakatan bersama, akhirnya payung hukum APBD Jember 2020 menggunakan peraturan bupati. Perbup APBD 2020 ini memiliki kewenangan terbatas, yakni pencairan anggaran hanya seperdua belas anggaran tahun sebelumnya, dan hanya diperuntukkan kegiatan yang wajib dan mengikat.

Menurut David, perbup itu seharusnya bagian dari informasi yang bisa dibuka kepada publik. “Bisa tidak kami mendapatkan rincian Perbup APBD yang bagi kami sampai hari ini masih jadi misteri, karena di situ ada ketentuan atas surat edaran bupati tentang belanja yang bersifat wajib dan mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Tentu substansinya ada di peraturan kepala daerah tentang APBD,” katanya.

“Ataukah bisa diinformasikan kepada kami apakah peraturan kepala daerah tentang APBD itu jadi barang rahasia untuk tidak diketahui publik, sehingga kami tidak bisa mengontrol, atau ada hal lain?” tanya David.

Fauzi membantah jika peraturan kepala daerah APBD hanya diketahui bupati dan dirinya. Ia sudah menyerahkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dalam rapat hari ini. “Itu salah satu subitem Perkada APBD 2020,” katanya.

David mengatakan, pihaknya masih butuh waktu untuk mempelajari DPA tersebut. “Yang saya minta adalah global dari pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah APBD 2020. Saya terus terang saja, kemarin Pak Sekda juga tidak tahu rincian Perkada APBD. Jangankan teman-teman wartawan, kami saja mengakses kesulitan,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar