Politik Pemerintahan

Komisi C dan Sekda Jember Beda Pendapat Soal Hak Keuangan Bupati

Sekda Jember Mirfano

Foto: Sekda Jember Mirfano

 

Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Jember dan Sekretaris Daerah Mirfano berbeda pendapat soal hak keuangan Bupati Faida yang bisa dibayarkan dan tidak, sesuai surat keputusan penjatuhan sanksi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Bupati Faida dijatuhi sanksi administratif berupa larangan menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak 2 September 2020. Dia dianggap bersalah dalam keterlambatan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020.

Mirfano mengatakan, tunjangan operasional berbeda dengan yang dimaksudkan dengan surat keputusan gubernur tersebut. “Itu ada pertanggungjawabannya sendiri. Itu kan bukan honor, namun diperlukan untuk beberapa hal di antaranya untuk keperluan koordinasi, promosi, dan ada beberapa item. itu biaya operasional bupati dan wakil bupati,” katanya, Jumat (11/9/2020).

Namun Ketua Komisi C David Handoko Seto menampik pendapat tersebut. “Kami memaknai ini letterlijk. Artinya semua hak keuangan bupati kami minta tidak dibayarkan sampai dengan selesainya masa waktu enam bulan penjatuhan sanksi ini,” katanya.

David menyebut adanya ‘biaya penunjang operasional’ dalam SK tersebut. “Berarti operasional bupati tidak boleh dibayarkan. Kami memaknai seperti itu. Jadi kalau di surat itu sudah berbunyi untuk biaya penunjang operasional dan hak keuangan lainnya ya berarti semua yang terkait operasional bupati apapun namanya tidak boleh dibayarkan,” katanya.

Komisi C akan memanggil Inspektorat dalam rapat lintas komisi yang dipimpin pimpinan DPRD Jember. Pimpinan organisasi perangkat daerah terkait dan Bank Jatim akan diundang pula. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar