Politik Pemerintahan

Komisi B: Sanksi Pengurangan DAU Sudah Tepat

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada Mei 2020 mendapat sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sebesar 35 persen. Hal itu karena rasionalisasi anggaran penanganan Covid-19 kurang dari 50 persen sesuai dengan SKB dua menteri yakni Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam SKB tersebut menyatakan bahwa Pemkab disuruh merasionalisasi dari beberapa anggaran pembangunan untuk penanganan Covid-19 sekurangnya 50 persen. “Tapi rasionalisasi yang dilakukan Pemkab Bojonegoro tidak sampai 50 persen. Sehingga DAU-nya harus dikurangi sebesar 35 persen setiap bulan,” ujar Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Lasuri.

Rasionalisasi tersebut bisa diambilkan dari anggaran kegiatan pegawai seperti rapat, konsumsi dan lain-lain. Sedangkan untuk infrastruktur bisa diambilkan dari pembelian tanah, pengadaan alat berat, pembangunan gedung baru dan infrastruktur yang masih bisa ditunda. “Sanksi diberikan mulai Mei, sampai dipenuhi SKB itu,” terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Meski mendapat sanksi, lanjut Lasuri, kebijakan yang sudah diambil Pemkab Bojonegoro dinilai lebih menguntungkan bagi masyarakat. Sebab, dengan begitu konsekuensinya program pembangunan yang sudah ditentukan harus tetap berjalan. Kecuali jika rasionalisasi lebih dari 50 persen, sehingga program pembangunan tidak bisa berjalan.

“Karena Pemkab juga mendapat kurang salur DBH Migas dari pemerintah pusat sehingga pengurangan DAU ini tidak begitu berpengaruh terhadap keuangan,” terangnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro Ibnu Suyuthi mengatakan, dalam penanganan Covid-19 Pemkab Bojonegoro menganggarkan sekitar Rp 94 miliar. Jumlah tersebut memang diakui belum mencapai 50 persen dari besaran APBD Bojonegoro sebesar Rp 6,4 triliun.

Punishmen yang diterima Pemkab Bojonegoro adalah pengurangan DAU setiap bulan sebesar 35 persen dari penyaluran atau senilai Rp 24,9 miliar. “Mulai mendapat punishmen bulan April dan diterapkan pada bulan Mei,” ujarnya. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar