Politik Pemerintahan

Komisi B: Lima Perizinan Masih Digandoli Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, melanggar regulasi tentang pendelegasian perizinan, karena belum ada pelimpahan wewenang penandatanganan izin dari kepala daerah ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Ada lima perizinan yang masih digandoli kepala daerah, yakni izin usaha kesehatan, izin lokasi, izin mendirikan sekolah, izin mendirikan bangunan, dan izin reklame,” kata anggota Komisi B DPRD Jember, Nyoman Aribowo, Rabu (21/10/2020).

Menurut Nyoman, pembentukannya Dinas PTSP Jember terlambat dibandingkan dinas serupa di kabupaten dan kota lain di Jawa Timur, yakni pada 2017.

“Dengan adanya PTSP ini semua perizinan harus didelegasikan. Tidak ada lagi izin ditandatangani kepala daerah, harus tanda tangan Kepala Dinas PTSP. Namun sejak 2017 sampai sekarang perizinan di Jember belum didelegasikan dan jadi satu-satunya daerah yang belum mendelegasikan,” katanya.

Andika Wijaya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, membenarkan, jika semua perizinan harus ditandatangani kepala daerah selama belum ada pendelegasian ke Dinas PTSP. Tidak ada patokan jangka waktu yang dibutuhkan agar sebuah proses perizinan kelar dan mendapat tanda tangan kepala daerah.

Dinas PTSP Jember sudah melayangkan surat ke Bagian Hukum Pemkab Jember soal regulasi pendelegasian tersebut. Terakhir, pada 10 Oktober 2020. “PTSP hanya melaksanakan perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri,” kata Andika.

Komisi B sudah meminta penjelasan kepada Dinas PTSP Jawa Timur. “Kami tanya apakah tidak ada pembinaan? Sebenarnya sudah. Cuma memang di Jember ini (tergantung) itikad kepala daerah,” kata Nyoman.

Komisi B akan meminta pimpinan DPRD Jember agar segera mendorong Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief untuk mengakhiri pelanggaran ini. Nyoman mengingatkan, bahwa pendelegasian wewenang ke Dinas PTSP justru mempermudah dan memperlancar perizinan.

“Urusan bupati kan banyak. Ini tak hanya melawan arus, tapi melawan aturan,” katanya.

Komisi B menyarankan agar Pemkab Jember belajar dari daerah lain yang berhasil menyelenggarakan perizinan terpadu satu pintu. “Di daerah yang sudah baik bahkan perizinan lewat aplikasi. Perizinan kan intinya seberkas surat untuk legalitas,” kata Nyoman. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar