Politik Pemerintahan

Komisi B DPRD Bojonegoro Pertanyakan Penyaluran CSR 2020

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengungkapkan, belum mengetahui secara keseluruhan penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) di Bojonegoro.

Sehingga pihaknya meminta kepada Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pemetaan program CSR di Bojonegoro tahun 2020. Hal itu menyikapi adanya mekanisme baru yang diterapkan Pemkab Bojonegoro dalam penyaluran CSR khususnya dari industri migas.

“Informasi yang kami terima dari SKK Migas di Jakarta kemarin ada alokasi Rp 35 miliar dari semua perusahaan migas untuk program CSR,” kata Ketua Komisi C, Sally Atyasasmi, Kamis (16/1/2020).

Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, Komisi B bulan depan akan mengagendakan pertemuan dengan Pemkab Bojonegoro, SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di antaranya ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP Cepu (PEPC), dan Pertamina EP Asset 4.

“Bappeda benar-benar melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan dan sinergitas agar tidak tumpang tindih dan melengkapi kegiatan pemerintah yang bersumber dari ABPD,” tegasnya.

Sementara, Plt Kepala Bappeda Pemkab Bojonegoro, Anwar Murtadlo mengungkapkan, sekarang ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan SKK Migas untuk alokasi CSR dari industrialisasi migas yang beroperasi di Bojonegoro.

“Alokasi itu kan awalnya dari SKK Migas, lalu ada penyesuaian dari internal kami dan keluarlah angka Rp 35 miliar,” ujarnya.

Murtadlo mengaku, pengajuan alokasi Rp 35 miliar tersebut masih dalam pembahasan dan sampai saat ini belum ada persetujuan dari SKK Migas. “Kita masih menunggu hasilnya. Sekalian dijadwalkan dengan Komisi B bulan depan,” pungkasnya. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar