Politik Pemerintahan

Komisi A Wacanakan Penghapusan Retribusi Parkir Berlangganan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memiliki wacana untuk menghapus Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya parkir berlangganan bagi pemilik kendaraan bermotor.  

Hal itu menyikapi adanya polemik perebutan lahan parkir yang ada di area Pasar Kota Bojonegoro dan Alun-alun Bojonegoro oleh beberapa kelompok. Polemik tersebut bermula karena beberapa titik parkir dipegang oleh pihak ketiga dengan cara lelang dari Dinas Perhubungan (Dishub).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito mengatakan, masih banyaknya angka pengangguran usia produktif ini berimplikasi terjadinya rebutan lahan parkir di pusat kota. “Retribusi parkir ini sebenarnya sudah ada aturannya dan tidak boleh di lelang,” ujarnya.

Adanya lelang lahan parkir di area kota tersebut hingga kini dibiarkan, kata Politisi Partai Gerindra itu, karena pertimbangan sisi kemanusiaan dari pihak kepolisian. “Sebenarnya dengan adanya pungutan dari parkir ini tidak boleh jika plat nomor kendaraan Bojonegoro, karena sudah membayar parkir langganan,” ujarnya.

Menurut Anam, dalam memotret permasalahan parkir ini, Komisi A menilai ada dua permasalahan utama, pertama soal Perda Retribusi Parkir. Parkir kendaraan bermotor yang ada di bahu jalan, sebenarnya sudah masuk retribusi dan tidak boleh ditarik uang parkir.

Kedua, pengelolaan parkir ini tidak bisa diborongkan kepada pihak ketiga. “Harus institusi yang diberi wewenang yang melakukan. Secara yuridis jika dilelangkan maka pasti melanggar Perda Retribusi Umum yang didalamnya termasuk retribusi parkir,” terangnya.

Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini masih kecil. Pendapatan daerah Bojonegoro yang besar ini sebagian besar dari Pemerintah Pusat.

“Sebagian besar pendapatan daerah dari pusat. Sementara PAD sendiri hanya sekitar Rp300 miliar sampai Rp500 miliar. Retribusi parkir ini salah satu bagian yang akan ditarget naik,” ungkapnya.

Sehingga, untuk meningkatkan jumlah PAD ini tawaran solusi yang diberikan oleh Komisi A DPRD Bojonegoro diantaranya penghapusan retribusi parkir berlangganan dan membuat perda baru. Retribusi parkir umum ini dinilai lebih efisien dan bisa mencapai Rp 70,5 miliar.

“Setelah pencabutan Perda Retribusi Umum ini semua bisa mendaftar menjadi pengelola parkir. Serta menegakkan nilai keadilan bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak pernah parkir di kota tetapi harus tetap bayar berlangganan, ini akan dihapus,” katanya.

Kepala Dishub Kabupaten Bojonegoro, Iskandar mengatakan, target retribusi parkir saat ini terealisasi sebesar Rp79,5 miliar. Target pendapatan parkir itu diperoleh dari parkir berlangganan. “Jika diperoleh dengan cara menggunakan sistem lelang, maka menyalahi aturan,” katanya.

Namun, sejak 2005 hingga 2018 ini, Dishub melakukan lelang terhadap pengelolaan parkir di area pasar kota. Dari pelaksanaan lelang ini, sehingga memunculkan adanya polemik pengelola parkir di sekitar area pasar. Kontrak pengelolaan parkir pasar berakhir 2018 lalu dan sekarang belum dibuka lelang kembali.

“Kontrak pengelolaan parkir masa transisi berakhir 28 Februari 2019. Jika belum ada regulasi tetap akan dilakukan proses seperti ini (kontrak kerjasama lepas). Dishub merekrut kuli sebanyak 115 orang yang memasukkan lamaran ke Dishub dan tidak digaji,” pungkasnya. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar