Politik Pemerintahan

Komisi A : Mal Pelayanan Publik di Bojonegoro Tak Manusiawi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memastikan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kepada masyarakat berjalan lancar saat mengajukan permohonan kartu identitas, Rabu (6/2/2019).

Sidak dilakukan oleh Wakil Ketua, Anam Warsito dan Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Ali Mustofa. Mereka melihat langsung pelayanan yang diberikan petugas terhadap pemohon. Sidak dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang fasilitas pelayanan yang tidak layak bagi masyarakat.

Anam Warsito mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan ini seharusnya menjadi kewajiban dasar yang haus dibeikan pemerintah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tanpa deskriminatif masyarakat. “Saya melihat fasilitas pelayanan ini sangat tidak layak, tempat antreannya sempit, fasilitas pendukung juga tidak ada,” ujarnya.

Tidakadanya fasilitas pendukung bagi pemohon ini menurut dia, Pemkab Bojonegoro belum memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Menurut politisi Partai Gerindra itu, fasilitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik ini sangat buruk dan tidak manusiawi. “Selain fasilitas, seharusnya secara administrasi juga harus jelas, sehingga memenuhi asas kepastian pelayanan,” tegasnya.

Untuk memperbaiki pelayanan pengajuan kartu identitas di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk), DPRD Bojonegoro berencana akan mengundang beberapa instansi yang berwenang untuk mencari solusi memperbaiki pelayanan yang ada. “Karena KTP, KK, KIA ini sangat penting sekarang ini,” katanya.

Salah seorang pemohon, Rere Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro mengeluh tentang tidakadanya kepastian selesainya pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah diajukan. “Katanya dulu Jumat (1/2/2019) sudah jadi, tapi ternyata belum,” ungkapnya.

Sehingga Senin lalu, dia harus datang kembali ke kantor MPP untuk mengambil KTP yang sudah diajukannya. Namun, setelah antri hingga sore ternyata juga belum selesai. Akhirnya, hari ini dia kembali datang untuk mendapatkan KTP. Hingga siang, tadi Rere masih melakukan antre.

Di bawah pohon dia menunggu panggilan sesuai nomor antrean untuk berteduh. Di halaman gedung pelayanan pencatatan KTP, KK maupun KIA itu tidak ada atap peneduh. Sementara di dalam gedung sendiri para pemohon berdesakan. Udara terasa pengap karena belum ada pendingin ruangan.

Plt Kepala Discapilduk Pemkab Bojonegoro, Moch Chosim mengatakan, fasilitas pelayanan saat ini masih dalam pengembangan. Dalam pelayanannya, setiap hari dari pagi hingga pukul 12.00 WIB Discapilduk bisa melayani sebanyak 500 pemohon. Sedangkan masyarakat yang mengajukan pemohonan diatas pulul 12.00 WIB bisa dicetak esoknya.

“Masing-masing pelayanan kita hanya bisa melayani 500 pemohon. Sekarang kita sedang berbenah untuk menambah fasilitas pelayanan,” ungkapnya. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar