Politik Pemerintahan

Komisi A Fasilitasi Perebutan Lahan Parkir Pasar Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan memfasilitasi terkait dengan permasalahan parkir di area Pasar Kota Bojonegoro.

Pembahasan permasalahan tersebut akan dilakukan pada 25 Februari mendatang dengan memanggil beberapa stakeholder yang terkait.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito mengatakan pengelolaan parkir di area pasar kota menjadi perbincangan karena disisi lain masyarakat sudah membayar langganan parkir saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penunjukan juru parkir yang ada di area pasar juga menjadi rebutan.

“Namun saat parkir di area pasar, di Alun-alun dan jalan protokol ini masih ditarik kembali, kadang nilainya juga tinggi. Kadang merasa haknya membayar parkir berlangganan sudah dilakukan, tetapi masih ditarik kembali,” ujarnya.

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Komisi A Mengagendakan pertemuan antara pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan parkir untuk merumuskan pengelolaan parkir di area pasar yang dilakukan secara lelang. “Apakah nanti akan tetap diteruskan jika memang terjadi konflik, itu akan dirumuskan bersama,” terangnya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh Komisi A, lanjut Anam, diantaranya sebatas kebijakan pemerintah agar tidak menimbulkan kegaduhan. Namun, jika memang dianggap sudah masuk di ranah hukum maka harus diselesaikan kepada pihak yang berwajib (kepolisian).

“Jika memang juru parkir yang melakukan penarikan ini masuk ke dalam PAD maka bisa dikatakan pungli karena tidak ada dasar hukumnya,” terangnya.

Menurut Ketua Paguyuban Karya Muda Peduli (PKMP) Kabupaten Bojonegoro, Sugihartono Sahputra adanya juru parkir yang ada di area Pasar Kota Bojonegoro merupakan permainan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro. Sebab, kata dia, pengisian juru parkir tersebut tidak dilakukan secara lelang.

Selain itu, lanjut dia, juru parkir yang ada di pasar tersebut juga bukan dari pegawai Dishub namun diberi atribut Dishub. “Sehingga juru parkir itu merupakan dishub abal-abal. Ada apa dibalik semua ini, cara perekrutan tidak melalui mekanisme yang ada. Ini tokoh dalangnya Iskandar (Kepala Dishub),” ujarnya. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar