Politik Pemerintahan

Kunjungan Kerja ke Mojokerto

KLHK Tegaskan Indonesia Tak Butuh Impor Sampah

Kunjungan KLHK bersama Komisi IV DPR RI dan Bupati Mojokerto Pungkasiadi di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan, Indonesia tak butuh sampah impor. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3), KLHK, Rosa Vivien Ratnawati saat kunjungan kerja di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

“Sampah memang ada nilai ekonomisnya tapi tidak boleh dari import. Indonesia bukan tempat sampah. Jika ada pertanyaan mengapa impor sampah diperbolehkan? Itu tidak boleh. Yang boleh adalah bahan baku kertas scrap, plastik scrap. Peraturannya sudah jelas. Bahan baku tidak boleh campur sampah, limbah B3 dan dari TPA,” ungkapnya, Sabtu (1/2/2020).

Rosa mengatakan, sampah import telah dilarang keras oleh pemerintah sesuai yang tertuang di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019. Meski sudah menjadi mata pencaharian warga Bangun, Rosa tetap tegas bahwa persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah ini tidak bisa dibiarkan.

“Ada sanksi bagi pengusaha pengimpor sampah, yakni berupa re-ekspor atau mengirim kembali ke negara asal. Sudah 400 kontainer kembali ke negara asal sejak Agustus tahun lalu. Dengan dukungan Komisi IV DPR RI juga, sisa 1.078 kontainer di Tanjung Priok saat ini juga akan segera dikembalikan ke negara asal. Kalau pengusaha tidak mau menjalankan, terpaksa kita sanksi pidana,” katanya.

Rosa berterima kasih pada Komisi IV DPR RI atas dukungan secara politik terhadap persoalan terkait problem sampah impor. Dari kunjungan tahun lalu, menurutnya saat ini sudah cukup baik. Sebelumnya, sampah-sampah ekspor tersebut digunakan sebagai pembakaran di pabrik tahu namun kini tidak diperbolehkan lagi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminudin, yang ikut dalam kunjungan tersebut mengatakan, sampah merupakan problem serius. “Permasalahan sampah menjadi pelik, jika tidak ada pengelolaan yang baik. Kami sudah tegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan sampah impor. Mengingat ini menyangkut mata pencaharian warga, kita bisa carikan solusinya bersama-sama. Kesepakatan telah dicapai. Sampah akan lebih dipilih dan dipilah untuk manfaat jangka pendek maupun panjang,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Mojokerto Pungkasiadi berharap agar dari pertemuan tersebut bisa menghasilkan solusi bagi permasalahan sampah yang ada di Desa Bangun dan PT Pakerin. Pung (panggilan akrab, red) menekankan yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Pihaknya memastikan, Pemkab Mojokerto siap menjadi bagian dari pemecahan masalah sesuai kewenangan.

“Mari kita bersinergi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Saya yakin dan percaya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan kalau kita bisa bersinergi dan bekerja sama,” tegasnya.

Hadir dalam acara ini Forkopimda Mojokerto, DPRD Kabupaten Mojokerto, Kepala DLH Jawa Timur, Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, Direktur PT Pakerin dan Forkopimca Pungging. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar