Politik Pemerintahan

KLB Partai Demokrat, Uji Komitmen Demokrasi Presiden Jokowi

Logo Partai Demokrat

Jakarta (beritajatim.com) – Isu KLB ilegal terhadap Partai Demokrat yang sedang santer dibicarakan, menguji komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi demokrasi. Jika nantinya kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan pemerintah, Presiden Jokowi mencoreng namanya sendiri, dan akan dikenang sebagai Presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia.

“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan, “ujar Dr. Irwan Fecho, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Jumat (5/3/2021).

Dia menilai, jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan, Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan ini parpol ini. Namun dia percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik. “Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” tegas Irwan.

Dia mengingatkan, jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua: Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan. “Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan atau guilty by omission,” ujarnya.

Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan. “Apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa?” gugat Irwan, “Jika tidak seizin Presiden, berarti pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?”

Sementara itu, Adi Prayitno, dosen ilmu politik dari UIN Ciputat, Jakarta mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. Ini isu serius yang akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi saat ini. Pemerintah mesti clear dan memastikan lingkaran pejabat tedalam istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai.

“Tidak puas pada Ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi. Ada mekanismenya macam rapat, mediasi, dan lain-lain,” kata Adi, “Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tidak elegan mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa. Itu tidak sehat.”

Adi menandaskan, kalau tidak puas, keluar saja dan bikin partai baru seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah. “Itu jauh lebih jantan ketimbang mengkudeta pemimpin yang sah,” katanya. (hen/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar