Politik Pemerintahan

Kisruh APBD 2020, DPRD Jember Lega Terhindar dari Sanksi Pemerintah

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jember, Jawa Timur, bisa bernapas lega, karena terhindar dari sanksi pemerintah dalam hal keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020. Parlemen bukan pihak yang bertanggungjawab terhadap keterlambatan itu.

Kepastian ini diperoleh para pimpinan DPRD Jember saat bertemu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/8/2020) lalu. “Kemarin ada jaminan dari Pemprov Jatim bahwa akan konsisten dengan hasil evaluasi yang ditandatangani Bapak Wakil Gubernur waktu itu, Pak Emil Dardak, bahwa terkait APBD 2020, pihak yang patut diduga bersalah adalah bupati, bukan DPRD, karena yang terlambat sejak dari proses tahapannya adalah bupati,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Senin (10/8/2020).

Itqon membenarkan, ada surat dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paranwansa. Dalam surat tertanggal 15 Juli 2020 bernomor 970/4072/SJ tentang Tindaklanjut Permasalahan di Kabupaten Jember itu disebutkan ada dua pelanggaran yang terjadi.

Salah satunya adalah pelanggaran terhadap keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mendagri menilai Bupati dan Faida telah melanggar ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal tersebut berbunyi: ‘Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun’.

Mendagri mengharuskan Gubernur Khofifah menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Jember yang bertanggung jawab atas keterlambatan penetapan APBD 2020. Sanksinya adalah sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang telah diatur peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, tanggung jawab bukan pada parlemen, karena bupati yang terlambat menyerahkan dokumen untuk pembahasan Rencana APBD 2020. “Apabila keterlambatan itu dikarenakan bupati, anggota DPRD tidak dikenakan sanksi. Kami sudah mendapatkan penjelasan,” katanya.

Tim yang dipimpin Inspektorat Provinsi Jawa Timur sendiri sudah turun ke Jember, medio Juni 2020, untuk mempertemukan eksekutif dan legislatif. Hasil pertemuan itu nihil. Dalam pertemuan itu ditandatangani berita acara oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Ketua Tim Anggaran Mirfano yang berisi tiga hal.

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember siap untuk membahas Perda tentang APBD 2020 Kabupaten Jember, dalam waktu tidak terlalu lama jika permasalahan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta pengembalian pejabat yang dilakukan mutasi sudah selesai, sesuai dengan rekomendasi Mendagri berdasarkan data, fakta, dan norma yang valid menurut hasil verifikasi Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. DPRD Kabupaten Jember dikembalikan fungsi-fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak siap membahas langkah-langkah penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Jember karena belum mendapat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan rapat ditutup pada pukul 13.21 WIB.

“Saat ini gubernur masih menyusun draf dokumen terkait sanksi yang akan diberikan (kepada bupati). Jadi sudah dinyatakan tidak ada sanksi terhadap DPRD. Teman-teman sudah lega dan memahami semua, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa kesalahan bukan pada DPRD atau penghambatan bukan dari DPRD. Ini murni kesalahan eksekutif,” kata Halim.

Selain masalah pelanggaran soal APBD, surat Mendagri juga menyebutkan pelanggaran terhadap implementasi merit sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan pelanggaran penyusunan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terkait pelanggaran implementasi merit sistem dan pelanggaran penataan kelembagaan perangkat daerah, Mendagri Tito mewajibkan Gubernur Khofifah sebagai wakil pemerintah pusat, agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Jember. Hal ini sesuai dengan pasal 10 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Mendagri juga menegaskan, bahwa DPRD kabupaten berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Ini sesuai dengan pasal 153 ayat 1 huruf (b) UU Nomor.23 Tahun 2014.

Mendagri mengingatkan bahwa bupati wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Merujuk ketentuan tersebut, Mendagri menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Jember harus melaksanakan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan secara tegas, terkait pelanggaran terhadap implementasi merit sistem dan pelanggaran terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar