Politik Pemerintahan

Kinerja Dishub dan DPKP Gresik Tidak Optimal

Gresik (beritajatim.com)– Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Gresik tidak maksimal. Hal tersebut terlihat saat kedua instansi tersebut melakukan hearing dengan Komisi III DPRD.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan serapan anggaran. Komisi III kecewa karena Dishub dan DPKP kinerjanya dianggap kurang serius terhadap pendapatan PAD serta serapan anggaran.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widiyana mengatakan, Dinas DPKP terkait perumahan yang di wilayah selatan penyerahan fasum dan fasos. Belum ada penambahan penyerahan dari pengembang. Padahal, di wilayah itu sudah banyak pengembang yang tidak ada alias pergi.

“Pengembang yang menyerahkan fasum dan fasos kepada masyarakat bukan melalui pemda. Ini bukti bahwa pemkab kurang ada peran aktif. Untuk itu, dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pengembang. Hal ini dilakukan agar lebih jelas persoalanya. Sebab, kalau diserahkan ke pemda maka lebih jelas pemeliharaanya,” katanya, Selasa (01/10/2019)

Masih terkait dengan itu kata Asroin, DPKP tidak sebagai eksekutor. Seban, pengembang proses penyerahannya mekanismenya harus melalui Bappeda. Pasalnya, pemda juga tidak bisa serta merta mengambil alih. Pasalnya, proses di BPN dan notaris serta pengembang dicarikan jalan keluar. Padahal, anggaran peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan prasarana dan sarana umum dianggarkan Rp 11,8 miliar. Tapi, hingga sekarang serapan anggaranny baru sebesar 38 persen.

Ia menambahkan, tujuan Komisi III mengkritisi hal ini untuk mencari lahan kosong yang nantinya akan dibangun rumah sakit. Hal ini karena a dalih pemda terhadap pembangunan rumah sakit karena tidak punya lahan kosong di wilayah Gresik Selatan.

“Hingga sekarang sudah ada enam pengembang yang menyerahkan fasum serta
fasos,” tambahnya.

Terkait dengan Dishub Gresik lanjut Asroin. Komisi III menyoroti PAD dari parkir. Pasalnya, dari target Rp 1,9 miliar. Namun, hingga sekarang baru mendapatkan Rp 800 juta.

“Tahun 2020 akan di evaluasi, target pasti jumlanya lebih besar. Sebab , di daerah lain bisa. Karena itu, tenaga parkir bakal dievaluasi,” pungkasnya. [dny/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar