Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Kinerja BKD Gresik Jadi Catatan DPRD

Gresik (beritajatim.com) – Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendapatkan catatan kalangan legislatif. Khususnya dalam penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai saat mutasi yang telah bergulir beberapa tahap.

Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir menuturkan, kinerja BKD belum menunjukkan semangat visi dan misi Gresik Baru. Pasalnya, gelombang mutasi yang dilakukan tidak memperhatikan SDM yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

“Imbas dari itu, kinerja tidak bisa berjalan secara maksimal, bahkan mengalami stagnan,” ujarnya, Sabtu (23/04/2022).

Politisi PKB itu menjelaskan, dalam menentukan personal yang mengisi posisi jabatan tertentu. Diharapkan mengedepankan unsur proposional. Dengan mempertimbangkan aspek kompetensi dan asetabiltas. Yang tidak kalah penting, mempertimbangkan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Selaku Badan yang mempunyai tupoksi. “Baik dalam proses pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian ASN,” paparnya.

Dampak dari hal tersebut, setidaknya tercermin dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum terserap secara maksimal. Tercatat, dari target pendapatan sebesar Rp 3,34 triliun pada tahun 2021, ternyata masih teralisasi sebesar Rp 738 miliar atau 21,4 persen.

“Kinerja serapan keuangan ini kewenangannya tergantung kinerja Pemerintah Daerah. Tidak terkecuali SDM di masing-masing OPD,” ungkap Abdul Qodir.

Selain masalah kepegawaian, beberapa isu strategis lain tidak luput dari sorotan wakil rakyat, diantaranya banjir, kemiskinan, pendidikan hingga pengangguran. Beberapa isu tersebut tentu saja berdampak kepada serapan anggaran yang ada.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyikapi penangan banjir Kali Lamong. Politisi Golkar itu mengaku bahwa DPRD Gresik telah memberikan penajaman konsep penanganan. Antara lain menjadikan normalisasi Kali Lamong agar dijadikan sebagai prioritas
utama.

“Dengan meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam penanganan banjir,” ungkapnya.

Anha, panggilan akrabnya, juga mendorong adanya support dana tambahan dari anggaran sebelumnya. Yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan memperbaiki jaringan yang penting agar banjir dapat diminimalisir. Sebab, progres normalisasi terus berjalan.

“Ketersediaan lahan untuk membangun sudah ada. Namun, anggaran dari pusat sering terhambat. Hal ini harus segera dicari solusi,” pungkasnya. dny


Apa Reaksi Anda?

Komentar