Politik Pemerintahan

Khofifah: Percepat Penurunan Kemiskinan di Situbondo

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Situbondo (beritajatim.com) – Situbondo menjadi kabupaten kelima dari 17 kabupaten/kota yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam agenda serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati di Jawa Timur.

Dimana, Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Situbondo kali ini diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Situbondo pada Selasa (2/3/2021) sore.

Prosesi penyerahan jabatan diawali dari Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang juga Sekdakab Situbondo Syaifullah kepada Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suwandi M.M. dan Wakil Bupati Hj. Khoirani, S.Pd M.H. Sertijab disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Situbondo Edi Wahyudi SH dalam rapat paripurna istimewa.

Dalam arahannya, Khofifah sapaan lekat Gubernur Jatim meminta kepada Bupati dan Wabup Situbondo untuk dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Situbondo. Utamanya, dalam rangka memberikan akselerasi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi yang terindikasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tak hanya itu, terdapar sektor lain seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan yang diyakini dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, baik di desa maupun kota di Situbondo. Tak hanya itu, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan harus di perhatikan sehingga mampu mendorong sektor unggulan.

Khofifah menyampaikan, bahwa Bupati Situbondo diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan di Situbondo mencapai sebesar 12,22 persen dari total penduduk Situbondo. Yaitu, sebanyak 83.740 pada tahun 2020 meningkat dibanding kemiskinan di tahun 2019 sebesar 11,20 persen.

Adapun permasalahan kemiskinan di Situbondo diwarnai berbagai kearifan lokal berbasis sosial budaya yang cukup kompleks, mulai dari hutang di tengah tengah masyarakat hingga pernikahan usia dini. Lebih lanjut disampaikan Khofifah, Bupati Karna harus menyiapkan penyediaan lapangan kerja dan penciptaan ruang sosial yang dapat menghargai prinsip ke-Bhinnekaan.

Khofifah juga mengingatkan, agar Pemkab Situbondo mampu menyelaraskan program dengan pemerintah pusat hingga pemerintahan provinsi. Baik keselarasan antara RKP dan RKPD Tahun 2021.

Guna meningkatkan investasi, Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa Pemkab Situbondo harus lebih memprioritaskan layanan perizinan di sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menggaet investor, sehingga proses investasi di Situbondo bisa lebih cepat serta pertumbuhan ekonomi bisa lebih bergeliat.

Pada kesempatan yang sama, di hadapan kiai dan tokoh masyarakat yang hadir, Gubernur Khofifah juga mengajak keterlibatan peran kiai dan tokoh masyarakat untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saat ini IPM Situbondo masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur dengan angka 67,38 persen, serta menyandang persentase kemiskinan di atas Jawa Timur dalam rentang 9-15 persen (12,22 persen).

Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama, bergotong royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dan keterlibatan para kiai dan tokoh masyarakat di Situbondo.

“Mohon izin kepada para kiai dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan IPM, sehingga daya saing masyarakat bisa meningkat di Situbondo. Kami akan terus mendorong agar IPM Situbondo bisa meningkat,” ungkapnya.

Khofifah juga minta agar Selingkar Ijen dapat menjadi percepatan ekonomi baru guna mendukung ekonomi pariwisata sekaligus implementasi dari Perpres Nomer 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jatim.

Dalam Perpres tersebut dijelaskan, terdapat lima skala prioritas yang harus segera dilaksanakan oleh Pemprov Jatim maupun Pemkab Situbondo. Salah satunya, Selingkar Ijen yang memiliki banyak project yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki wilayah tersebar di Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso.

Khofifah ingin menjadikan kawasan Selingkar Ijen menjadi kawasan wisata alam yang memiliki daya pikat yang luar biasa, karena berbagai keunggulan fenomena alamnya yang sulit dicari di tempat lain.

“Untuk itu, kita harus gerak cepat menyingkronkan kembali antara Project Management Office (PMO) di Provinsi Jatim yang ada di Bappeda Jatim dan PMO tingkat pusat ada di Kemenko Perekonomian. Saat ini Selingkar Ijen dimana salah satu penyangga adalah Situbondo, termasuk salah satu program strategis nasional,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, misi dan program yang akan dilaksanakan adalah membangun masyarakat Situbondo beriman dan keberagaman melalui peningkatan kesejahteraan guru ngaji dan pendidikan keagamaan serta membangun kota santri Pancasila.

Tak hanya itu, misi lain juga membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas, dan meningkatkan peran perempuan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis, pengembangan beasiswa Situbondo Cerdas untuk melanjutkan pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi.

Bupati berkomitmen akan membangun infrastruktur, ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing lewat peningkatan aksesibilitas infrastruktur penunjang ekonomi, pembangunan kawasan unggulan minapolitan dan agropolitan. Juga, akan membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh lewat program smart government, birokrasi bebas korupsi dan bersih dari jual beli jabatan hingga memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). [tok/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar