Politik Pemerintahan

Khofifah Minta Percepatan Tanam Padi, Ini Jawaban Petani

Ketua Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur Jember Jumantoro

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada lima kabupaten melakukan percepatan masa tanam kedua padi. Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur menyebut sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah.

Lima daerah tersebut adalah lumbung pangan Jawa Timur, yakni Kabupaten Jember, Tulungagung, Ngawi, Nganjuk, dan Tuban.

“Gerakan percepatan tanam ini, menjadi momentum untuk kembali memperkuat kemandirian pangan kita,” kata Khofifah, di Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Minggu (7/6/2020).

Ketua Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur Jember Jumantoro mengapresiasi ide Khofifah. “Tapi ┬ákita melihat realitas, bahwa dalam menanam padi, petani melihat kondisi nyata di lapangan. Pemerintah tidak bisa memaksa petani harus melakukan ini dan itu, karena pemerintah tidak memberikan biaya yang cukup kepada petani,” katanya, Senin (8/6/2020).

Menurut Jumantoro, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang menunjang. “Kami tidak ndakik-ndakik (muluk-muluk), dengan kondisi pandemi ini. Petani hidup tak mau, mati pun segan, harus ada kebijakan nyata yang betul-betul menguntungkan petani,” kata warga Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, ini.

Saat ini petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, karena tidak semua kabupaten menyelesaikan penentuan rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (E-RDKK). “Apalagi ada isu menggunakan kartu tani, yang tidak semua kabupaten siap,” kata Jumantoro.

“Kalau program (percepatan tanam padi) itu dipaksakan, bukan petani untung, tapi petani buntung. Jangan harap terjadi peningkatan produksi. Yang terjadi malah penurunan produksi. Ini yang akan terjadi saat pemerintah tidak konsisten memberdayakan petani pangan. Kami berharap saat di situ ada regulasi kebijakan, tolong turun ke bawah dan lihat langsung,” kata Jumantoro.

Saat ini, lanjut Jumantoro, petani di beberapa daerah kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi. “Alasannya alokasi sudah habis, E-RDKK belum selesai, dan alasan lainnya. Jangan harap petani meningkatkan produksi, tapi pupuk bersubsidi dibatasi. Mari kita sama-sama cari solusi. Kami tidak akan mencari kambing hitam, tapi bagaimana kondisi riil petani saat ini, pupuk bersubsidi betul-betul dicukupi sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Tanpa pupuk bersubsidi, petani terpaksa menggunakan pupuk non subsidi. “Harganya sangat tidak sebanding dengan harga gabah kering panen,” kata Jumantoro.

Petani juga berharap adanya asuransi pertanian yang berpihak saat gagal panen. “Terakhir, kami berharap adanya jaminan harga yang menguntungkan. Kami minta tolong agar HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah ditinjau ulang. Kami berharap HPP gabah kering panen minimal Rp 8.500 per kilogram, dengan standar yang ditentukan pemerintah, dan kembalikan fungsi Bulog sebagai badan ketahanan pangan, bukan perusahaan umum yang cari untung. Peran dan fungsi Bulog kembali ke khittah,” kata Jumantoro. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar