Politik Pemerintahan

Khofifah Ajak Media Masif Sosialisasi Protokol Kesehatan, Ini Kata Pakar dan Pimpinan Media

Pemimpin Redaksi beritajatim.com Dwi Eko Lokononto saat menjadi narasumber dan berbicara di acara ini.

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengajak insan media menguatkan partipasinya dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan mensosialisasikan lebih massif  penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat luas.

Seperti diantaranya menggunakan masker atau face shield beserta manfaatnya, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan sebagainya.

“Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat menggunakan masker serta face shield dan juga belum  mengetahui fungsinya. Karena itu, teman-teman media saya mohon terus  menyosialisasikannya langsung ke masyarakat,” kata Khofifah saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Media Gathering Kominfo Jatim-KPID Jatim di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Jalan Raya Darmo Surabaya, Kamis (9/7/2020).

Acara media gathering tersebut mengambil tema ‘Penanganan Covid-19 dan Kesiapan Jawa Timur dalam Memasuki New Normal Life: Strategi Komunikasi Publik, Saran dan Masukan Insan Media’.

Menurut Khofifah, media merupakan salah satu elemen dari pentahelix yang saling mensupport untuk menyosialisasikan berbagai hal. Termasuk dalam hal penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan masyarakat.

“Kembali kita sampaikan, pentahelix harus turun ke masyarakat dan terlibat aktif. Berarti kalau pentahelix ada awak media di dalamnya. Ada kampus di dalamnya, ada masyarakat berada dalam garda terdepan, ada pemerintah dan ada private sektor,” terang Khofifah.

Untuk menjelaskan perubahan perilaku, lanjutnya, dengan perspektif melindungi bukan hal yang mudah. Sosialisasi harus terus dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan sesuai dengan bahasa, adat dan budaya masyarakat.

Dia mencontohkan sosialisasi terhadap penggunaan masker bisa dijadikan dress code dalam berbagai kegiatan. Dengan menjadi dress code, maka bisa sebagai standar bagi masyarakat.

Pakar komunikasi publik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo berpendapat bahwa dalam menghadapi new normal, Pemprov Jatim perlu menyiapkan strategi komunikasi publik yang tepat. Ini karena merupakan kunci menyukseskan new normal di tengah masyarakat.

“Para pimpinan media harus diajak untuk duduk bersama dalam memutuskan strategi komunikasi publik yang tepat. Libatkan juga para akademisi. Komunikasi adalah kunci untuk membuat publik tenang saat new normal. Kalau ada 1.000 orang kena Covid-19, lalu ada 4.000 orang yang panik, yang kena jadi 5.000 orang,” kata Suko.

Ia mengatakan, sampai saat ini, komunikasi publik tidak pernah menjadi pertimbangan serius di Indonesia, termasuk Jatim dalam penanganan Covid-19.

“Kebijakan komunikasi di Indonesia tidak pernah dilandasi pertimbangan akademis. Akibatnya, tindakannya sporadis. (Hasilnya) masyarakat bukan panik, tapi bingung. Ini lebih parah,” ujarnya.

Suko menambahkan, saat pemerintah mengabaikan perkara komunikasi publik, masyarakat akhirnya mengalami kekurangan informasi atau diistilahkannya sebagai kemiskinan informasi. Akhirnya, masyarakat mencari informasi hanya berdasarkan dari informasi viral yang tidak jelas kebenarannya dari sosial media.

Ia menyebut, pemerintah dalam konteks penanganan Covid-19, diamanatkan oleh UU Keterbukaam Informasi Publik untuk menyampaikan informasi perihal pandemi ini secara terbuka dan serta merta.

“Selama vaksin belum ditemukan, mau kasih bantuan, mau lumbung pangan, lumbung cinta, lumbung apapun, ketika informasi publik tidak dilakukan, masyarakat akan jadi pengemis dan tidak berdaya,” katanya.

Pimpinan Redaksi beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto yang akrab dipanggil Lucky sebagai pembicara juga mengatakan, bahwa di sinilah peran Humas Pemprov Jatim dan Dinas Kominfo Jatim harus bisa menjadi jembatan informasi yang andal menyampaikan kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan Gubernur Jatim.

“Komunikasi publik yang tidak baik, membuat masyarakat makin sulit mempercayai informasi yang disampaikan pemerintah. Kita juga melihat teori konspirasi jadi sangat laku, kita juga melihat gejala politisasi pandemi, elit tidak satu suara, semua bekerja sesuai seleranya, kita lihat Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim hiruk pikuk, gaduh,” kata Lucky mengingatkan.

Ia mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang transparan dan fokus pada solusi untuk menekan pandemi Covid-19.

“Yang harus dilakukan humas pemerintah, adalah memperbaiki kerusakan komunikasi yang terjadi dan transparan. Jangan tutupi fakta karena takut dianggap gagal,” tegasnya.

Dalam media gathering ini, juga hadir sebagai pembicara, Errol Jonathans CEO Suara Surabaya Media, dan Tatang Istiawan Pemimpin Umum Harian Surabaya Pagi. Selain itu, sejumlah pimpinan media massa, baik online, cetak, radio, dan televisi juga diundang untuk menyampaikan masukannya menyiapkan komunikasi publik yang baik menghadapi new normal life. (tok/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar