Politik Pemerintahan

Khofifah Ajak BUMD di Jatim Kolaborasi Tangani Kemiskinan

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap, seluruh BUMD baik yang ada dalam kordinasi Pemkab, Pemkot dan Pemprov Jatim dapat efektif menstimulir pertumbuhan ekonomi.

Minimnya kekuatan APBD Jatim dibandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meniscayakan pentingnya kolaborasi dan sinergi dari berbagai sektor. Tak terkecuali peran-peran BUMD dan privat sector lainnya dalam mendukung pembangunan serta pengentasan fakir miskin.

“Kalau pembangunan di satu daerah hanya mengandalkan APBD, Jatim itu hanya sekitar 1,7 persen dari PDRB. BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jatim hanya 3,4 persen, di luar itu peran privat sector termasuk UMKM sangat besar,” kata Khofifah dalam acara BUMD Award di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (17/12/2019) malam.

Untuk itu, pihaknya berharap BUMD dapat menjalankan fungsi yang tidak dilakukan korporasi. Di antaranya ialah fungsi penanganan fakir miskin atau fungsi subsidi sekolah. “Fungsi-fungsi itu yang tidak dilakukan oleh private sector. BUMD bisa membangun sinergitas di daerah masing-masing,” tuturnya.

Melalui BUMD Award 2019 ini, Khofifah berharap peran BUMD akan memberikan dampak lebih besar untuk dirasakan masyarakat. Satu hal yang menjadi sorotan Khofifah adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Gubernur perempuan pertama itu mengaku sering ditanya masyarakat soal penyaluran CSR oleh BUMD.

Dia pun sering asal menjawab pertanyaan itu dengan, ‘Mungkin belum gilirannya’. Padahal, Khofifah mengaku tidak tahu bagaimana penentuan sasaran CSR di sebuah kabupaten di Jawa Timur. “Seharusnya bisa nyambung dengan Pemprov. Kalau bisa nyambung, saya akan bikinkan peta. Mana kemiskinan pedesaan yang akut, mana yang stuntingnya tinggi, mana IPM-nya rendah,” katanya.

Kalau BUMD bersama Pemprov Jatim, Pemkab dan Pemkot berkolaborasi membagi peta layanan seperti itu, Khofifah yakin, berbagai masalah di pedesaan, misalnya, akan tuntas. “Tidak usah tuntas di Jatim. Kita akan tuntas di pedesaan. Syukur kalau bisa tuntas per kecamatan. Membiarkan orang stunting itu sama dengan menyiapkan kemiskinan masa depan,” tegasnya.

Memberikan intervensi, kata Khofifah, tidak perlu berpikir provinsi atau kabupaten. Misalnya, dengan melakukan pendampingan desa. Jika desa itu sukses, dia bisa menjadi referensi bagi desa lainnya di Indonesia. “Saya pernah datang di satu desa di Demak yang sudah menjadi referensi di Indonesia. Kemudian di situ logo berbagai kementerian dipasang. Tetapi suksesnya ini bukan karena papan-papan logo itu. Suksesnya ini adalah karena intervensi satu lembaga,”cerita Khofifah.

Masalah elektrifikasi yang belum merata di Jawa Timur, jamban yang belum berbasis rumah tangga yang jumlahnya cukup besar di Jatim, serta berbagai masalah lainnya, juga bisa terselesaikan. “Pada BUMD Award malam ini, saya ingin menyentuh para Komisaris Utama, para Direktur BUMD. Ayo pemetaan bersama. Kita perlu menanamkan dalam mindset kita, no one left behind,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, sebanyak lima kategori penghargaan diberikan kepada BUMD di bawah naungan Pemprov Jatim dan anak perusahaan BUMD serta BUMD di kabupaten/kota. Penghargaan kategori BUMD Provinsi Jatim yang terbaik secara berurutan diberikan kepada PT SIER, PT Petrogas Jatim Utama, PT Air Bersih, PT Bank Jatim, PT BPR Jatim, dan PT Panca Wira Usaha.

Untuk Kategori anak perusahana, penghargaan diberikan kepada PT Kasa Husada Wira Jatim, PT Delta Artha Bahari Nusantara, PT Moya Kasri Wira Jatim, PT Petrogas Wira Jatim, PT Petrogas Jatim Utama Cendana, dan PT Industrial Estate Wira Jatim.

Kategori BUMD Terbaik tingkat kabupaten/kota diberikan kepada PDAM Kabupaten Jember, Perum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dan PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.

Penghargaan terbaik kategori BPR kabupaten/kota diberikan PT BPR Delta Artha Sidoarjo, PT BPRS Magetan dan BPR Jwalita Trenggalek. Terakhir, penghargaan kategori Grand Inovasi diberikan kepada PT Bank Jatim.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Dyah Wahyu Ermawati menambahkan, penilaian terhadap BUMD award ini dilakukan secara independen dengan melibatkan OJK, KADIN Jatim, akuntan, akademisi, dan jurnalis. Ruang lingkup penilaian dalam penghargaan ini antara lain, aspek pemasaran, aspek manajemen SDM, produksi, kuangan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan CSR.

“Pemprov Jatim sendiri saat ini memiliki 10 BUMD yang tujuh di antaranya ialah memiliki saham mayoritas. Sedangkan tiga lainnya kurang dari 51 persen. Kita berharap penghargaan ini dapat memotivasi BUMD di Jatim untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan manfaat kepada masyarakat,” pungkas Dyah Erma. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar