Politik Pemerintahan

Khofifah: Ada 14 Ribu Pekerja Migran Pulang ke Jatim, Positif Langsung Dikarantina

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Koordinasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/4/2021) petang.

Rapat digelar dalam rangka persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H pada masa pandemi Covid-19.

Rapat juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim dan Bupati/Wali Kota seluruh daerah Jatim (secara daring).

Gubernur Khofifah kepada wartawan mengatakan, ada sekitar 14 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Jatim. Mereka bukanlah pekerja yang sedang melakukan perjalanan mudik ke Jatim, tapi memang pekerja yang sudah habis masa kontraknya.

“Pekerja migran yang pulang untuk tahun lalu hanya 2.100 orang. Namun, tahun ini yang akan pulang diprediksi sebanyak 14.000 orang. Kalau PMI pulang ini bukan mudik, tapi karena sudah habis masa kontraknya. Kami berharap bupati/wali kota yang warganya terkonfirmasi sebagai PMI akan pulang, mohon kerjasamanya untuk proses karantina berbasis PPKM mikro yang mendekati rumah tinggal,” ujarnya.

Bagaimana jika ada pekerja migran yang terkonfirmasi positif? Khofifah mengatakan, kalau PMI ini terkonfirmasi positif, maka harus dirujuk ke rumah sakit lapangan dan rumah sakit lain. Kemudian, kalau ada PMI yang alamat KTP dan daerah tujuannya berbeda, maka bupati/wali kota harus mengawal PMI ini minimal sampai pendopo kabupaten/kota.

Mantan Menteri Sosial ini juga menyampaikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengeluarkan Adendum Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Adendum yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada tanggal 21 April 2021 ini mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku SE Satgas nomor 13 tahun 2021.

“Untuk itu, kami mohon kepada Bupati/Wali Kota, Dandim dan Kapolres untuk bekerja keras memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mudik. Karena tahun lalu ada 20 persen yang mudik dari 7,2 juta orang. Tahun ini kemungkinan kalau ada kenaikan 5 persen, maka dari itu harus ada pengetatan pada pos-pos yang ada dan pemetaan pada lebih detail dengan antisipasi dengan solusi preventif,” paparnya.

Khofifah menambahkan, juga akan ada pemulangan para santri. Nantinya, santri akan diberi surat pengantar agar bisa lewat kalau ada penyekatan. “Maka dari itu pengasuh maupun wali santri tidak perlu khawatir,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenag Jatim Ahmad Zayadi mengatakan beberapa pesantren besar sudah melakukan pemulangan santri sejak bulan Maret kemarin. Menurutnya pemulangan dilakukan secara rombongan dan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono mengatakan bahwa Adendum SE Nomor 13 Tahun 2021 bukan memperpanjang larangan mudik. Namun, pengetatan pelaku perjalanan dalam daerah.

“Ini upaya untuk mengetatkan persyaratan perjalanan, karena disinyalir ada yang mendahului mudik secara berduyun-duyun dalam jumlah yang besar. Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) syaratnya yang tadinya 3×24 jam atau 2×24 jam untuk tes antigen, sekarang jadi 1×24 jam. Tujuan memperpendek masa berlaku ini agar tidak terjadi mudik mendahului,” imbuhnya.

Nyono mengatakan memang banyak yang melakukan mudik awal, karena pada 6-17 Mei tidak ada sarana transportasi umum yang beroperasi. Menurutnya, awalnya mudik sebelum tanggal tersebut diperbolehkan agar tidak terjadi penumpukan.

“Namun, karena banyak mudik di awal akhirnya muncul adendum tersebut. Artinya tidak ada larangan, hanya ada pengecekan-pengecekan pada angkutan umum seperti surat tes PCR atau antigen dan diperpendek untuk masa berlakunya. Ini untuk memastikan bahwa yang melakukan perjalanan benar-benar dalam kondisi sehat tidak terpapar Covid-19,” pungkasnya. (tok/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar