Politik Pemerintahan

Pelantikan PWI Malang Raya

Ketua PWI Jatim: Doxing Berdampak Buruk pada Demokratisasi

Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim saat melantik pengurus PWI Malang, Sabtu (13/2/2021) di kawasan Araya Kota Malang.

Malang (beritajatim.com) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya dilantik Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim, di Taman Indie Resto di Jalan Araya Megah, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Sabtu (13/2/2021). PWI Malang Raya di bawah pimpinan Cahyono (Bhirawa).

PWI Malang Raya meliputi wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Sebanyak 40 pengurus PWI Malang Raya dilantik Ketua PWI Jatim di tempat terbuka. “Saya hargai pilihan lokasi pelantikan di tempat terbuka, sehingga udara bebas ini sangat baik untuk kesehatan kita bersama,” kata Ainur Rohim.

Pelantikan PWI Malang Raya juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang, IKIP Budi Utomo Malang, Unmuh Malang, Universitas Negeri Malang (UNM), dan lainnya. “Ada 32 lembaga yang teken kesepakatan kerja sama dengan PWI Malang Raya,” tambah Cahyono.

Dalam kesempatan tersebut, Ainur mengingatkan kepada anggota PWI Malang tetap konsisten menjaga dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dan regulasi lain yang mengatur kinerja pers di Indonesia. “Lakukan klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi informasi secara konsisten. Jangan abaikan ketiga hal tersebut,” ingatnya.

Ainur menambahkan, ketika hal itu sebagai salah satu pembeda paling tegas antara media mainstream dengan media sosial (Medsos). Dalam praktek medsos, tak ada tiga prinsip tersebut dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Masalahnya, kalau informasi itu di-upload dan di-share sembarang orang yang tak punya kapasitas, pengetahuan, kompetensi, profesionalisme, pengalaman, dan otoritas, ya tak menutup kemungkinan muncul polemik, friksi, dan kegaduhan di publik,” kata Ainur.

Hal lain yang disorot Ainur adalah tentang hambatan untuk menegakkan kemerdekaan pers akibat penggunaan medsos yang tak semestinya. Katanya, penguatan demokratisasi bisa terganggu dengan munculnya doxing atas kritik membangun yang dipublikasikan media mainstream. “Doxing bersifat anonim dan tak gampang dilacak,” ungkapnya.

Doxing adalah membongkar dan atau menyebarluaskan informasi pribadi seseorang yang dilakukan orang yang tak bertanggung jawab. Atau orang yang tak berwenang dan tanpa izin dari yang bersangkutan. Pelaku doxing biasanya menyerang pribadi seseorang secara langsung, bukan terkait dengan konten pemikiran, ide, saran, dan kritik yang disampaikan orang dimaksud melalui media mainstream.

“Orang yang kritis cenderung dihabisi reputasi, kredibilitas, dan integritas pribadinya, dengan cara yang populer disebut doxing. Bukan konten pemikiran dan idenya yang dikritisi dengan pemikiran alternatif yang mencerdaskan,” tegas Ainur.

Fenomena doxing itu bisa ditunjukkan dengan makin meruyaknya pasukan siber di berbagai negara. Survei Oxford Internet Institute tahun 2020 menunjukkan, realitas pasukan siber ini telah muncul di 81 negara, termasuk Indonesia. Padahal, pada 2017 keberadaan pasukan siber terpantau di 70 negara. “Dari 81 negara tersebut termasuk di Indonesia,” katanya.

Menurut laporan Oxford Internet Institute, sejak tahun 2009 telah digelontorkan dana sebesar USD 60 juta atau setara Rp 844,9 miliar kepada perusahaan swasta untuk melakukan job propaganda. “Angkanya cenderung naik,” tukasnya.

Ainur menguraikan, tugas pasukan siber tersebut antara lain, menyusun strategi dan taktik propaganda di medsos, memanipulasi konten, mengambil data secara ilegal, mengerahkan pasukan siber untuk menekan pihak tertentu terutama aktivis demokrasi dan pers.

“Karena itu, dukunglah media mainstream, karena mereka menyajikan asupan informasi yang sehat, berimbang, dan mencerdaskan. Di media mainstream, proses klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi dijalankan secara taat asas,” tandas Ainur Rohim. [yog/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar