Politik Pemerintahan

Ketua KPK Terima Laporan Oknum Petahana Maju Pilkada Membonceng Dana Covid-19

Gedung KPK: Foto/dokumen

Jakarta (beritajatim.com)  – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Tanggal 9 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan citra diri di hadapan masyarakat, dengan ‘membonceng’ penggunaan dana penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pihaknya menerima laporan dana penanganan Covid-19, dijadikan sarana sosialisasi diri atau alat kampanye, seperti memasang foto mereka pada bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi ini.

”Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar sticker foto atau ‘spanduk raksasa’, mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka, yang diterima KPK” kata Firli, Sabtu (11/7/2020).

Selain tidak elok dilihat, Firli menilai, hal ini tentunya telah menciderai niat baik dan kewajiban pemerintah membantu rakyat dimasa seperti ini.

Dia juga menambahkan, disinilah diperlukan kehadiran penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sejak dini untuk mengingatkan dan memberi sangsi para petahana yang menggunakan program penanganan pandemi Covid-19 seperti bansos untuk pencitraan diri, yang marak terjadi jelang pilkada serentak, yang tinggal menghitung hari.

Sanksinya bisa sampai pembatalan dirinya sebagai calon seperti termakjub pada Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi “Kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih. Demokrasi yang sesungguhnya mesti menyediakan ruang adu program untuk meraih suara pemilih, bukan memainkan segala cara untuk meraih kemenangan,” ujar Firli.

Dia pun mengimbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, hentikan poles citra dengan dana penanganan Corona. Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak.

“Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit,” kata Firli. (hen/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar