Politik Pemerintahan

Ketua Komisi A: Patuhi KASN, Beri Sanksi Camat Tanggul

Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur

Jember (beritajatim.com) – Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung penuh Badan Pengawas Pemilu dalam menghadapi gugatan Camat Tanggul Muhammad Ghozali. Ia mendesak agar surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) soal sanksi untuk Ghozali segera dilaksanakan.

Tabroni menyatakan Bawaslu Jember sudah menjalankan fungsi dan wewenang kelembagaan secara benar. “Camat Tanggul terbukti tidak bisa bersikap independen selaku aparatur negara, selaku pegawai negeri sipil. Jelas-jelas ketahuan tidak netral dan berpihak kepada bupati yang akan maju lagi dalam pilkada. Jadi jelas-jelas dia bersalah, dan Bawaslu melakukan pemeriksaan dan memang bisa membuktikan bahwa camat Tanggul melakukan pelanggaran,” katanya, Minggu (21/6/2020).

Berdasarkan hasil penyelidikan Bawaslu, KASN merekomendasikan kepada Pemkab Jember, agar Ghozali dijatuhi sanksi disiplin sedang. Dia dianggap terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara dengan mengampanyekan Bupati Faida yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah.

Semua berawal dari beredarnya sebuah klip berdurasi 21 detik di media sosial yang mempertontonkan Muhammad Ghozali sedang mengajari seorang perempuan tua difabel agar mengucapkan ‘salam dua periode’ dan dukungan untuk bupati. Video tersebut dibuat, saat Ghozali menyalurkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Jember kepada perempuan tua difabel warga Desa Kramat Sukoharjo pada 13 Februari 2020.

Tak puas, Ghozali menggugat Bawaslu dan KASN, serta menuntut ganti rugi Rp 533 juta. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember.

Tabroni mendesak agar Ghozali segera dijatuhi sanksi sebagaimana rekomendasi KASN. “Bukan malah sebaliknya, camat Tanggul melakukan gugatan. Bupati seharusnya menghukum lewat Inspektorat. Dia menunjukkan kepada publik, bahwa bupati ingin menjaga pilkada berlangsung fair, netral, independen, agar hasil pilkada besok sesuai harapan masyarakat, pilkada bermartabat,” katanya.

Tabroni menyebut gugatan terhadap Bawaslu sebagai tantangan. Dia meminta Bawaslu Jember agar menggencarkan ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini.

“Bawaslu menjadi garda terdepan menegakkan pengawasan dan penindakan agar pilkada bisa berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat, agar hasilnya benar-benar sesuai harapan masyarakat. Jadi gugatan tidak membuat surut langkah Bawaslu, Justru solid menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan,” kata Tabroni.

Sebelumnya, pengacara Ghozali, Mohammad Husni Thamrin mempertanyakan tuduhan ketidaknetralan terhadap Ghozali. “Istilah tidak netral adalah istilah yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, baik pemilihan presiden, DPR, DPR RI, kepala daerah. Satu poin pun tidak disebutkan alasan melanggar Undang-Undang Pemilu. Jadi menurut saya ini sudah di luar kewenangannya. Menurut saya ini adalah karena tekanan politik saja, yang dilakukan oleh Bawaslu,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar