Politik Pemerintahan

Benarkah NU ‘Mutung’ Gara-gara Jatah Menteri?

Jember (beritajatim.com) – Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember Ayub Junaidi membantah jika Nahdlatul Ulama kecewa dan ‘mutung’ terhadap Joko Widodo gara-gara jatah menteri.

“Saya heran dengan banyaknya opini di media sosial yang seakan-akan NU meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Apalagi itu sudah dibantah Ketua Umum PBNU KH Said Aqik Siraj. Padahal kita tahu mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden. Kita hormati itu,” kata Ayub, Jumat (25/10/2019).

Ayub mengingatkan, politik NU adalah politik kebangsaan bukan politik jabatan. “Sepanjang sejarah NU banyak terlibat dan berjasa terhadap proses politik kepemimpinan di Indonesia. Tapi NU tidak pernah kecewa dan melawan pemerintah yang sah, hanya karena tidak mendapat kompensasi dari jasanya itu,” katanya.

Ayub mencontohkan proses berdirinya Orde Baru. “Semua tahu jika NU berdiri di garis depan menghadapi komunisme. Tapi ketika PKI bubar dan Orba berdiri lalu NU ditinggal, NU tidak lantas melawan. Padahal saat itu jangankan posisi strategis di pemerintahan, jadi modin saja susah,” katanya.

Oleh sebab itu, GP Ansor Jember mengimbau kepada semua pihak untuk menghentikan narasi yang seakan-akan memposisikan NU berhadapan dengan pemerintah demi jabatan. “Karena kecintaan kepada tanah air tidak bisa dibatasi kekuasaan secuil. Muassis jam’iyah NU mencita-citakan kemanfaatan untuk bangsa Indonesia,” kata Ayub. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar