Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Ungkap Kemarahan Bupati kepada Sekda Jember

Jember (beritajatim.com) – Pertemuan mediasi antara Pemerintah Kabupaten dan pimpinan DPRD Jember di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (7/7/2020) ternyata menghadirkan cerita soal kemarahan Bupati Faida terhadap Sekretaris Daerah Mirfano dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

“Saya menyampaikan kepada Kemendagri bahwa gubernur sudah menurunkan tim ke Jember yang dikomandani Inspektorat,” kata Itqon, Rabu (8/7/2020). Tim ini menjadi mediator pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) antara DPRD dan pemerintah kabupaten di kantor Badan Koordinatot Wilayah V Jember bulan lalu. Saat itu pertemuan menemui jalan buntu karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember tidak siap untuk membahasnya karena belum mendapat persetujuan bupati.

Menurut Itqon, dalam rapat mediasi di Jakarta itu, bupati marah karena Inspektur Provinsi Jatim Helmy Perdana Putera memberikan keterangan kepada pers setelah rapat di Jember. Dia lantas menyerahkan hasil cetakan berita-berita media massa dalam jaringan yang memberitakan pernyataan Helmy. Faida juga menuduh Mirfano berpolitik dan ingin menjadi bupati dalam pemilihan kepala daerah.

Itqon kemudian menegaskan, bahwa keabsahan rapat mediasi di Jember bulan lalu tidak perlu dipertanyakan hanya karena Helmy memberikan pernyataan pers dan tuduhan bahwa Sekda Mirfano berpolitik. “Apa iya karena tudingan Pak Sekda mau mencalonkan diri jadi bupati lalu tanda tangan beliau saat (mediasi) di Bakorwil tidak sah? Itu berita acara sudah disepakati dan kami juga bertandatangan di sana.”

“Artinya (hasil) fasilitasi di Bakorwil Jember harus tersampaikan ke gubernur, dan saya berharap gubernur juga segera menyampaikannya ke Kemendagri, karena di situ jelas deadlock,” kata Itqon. Itulah kenapa berita acara pertemuan di Kemendagri Selasa lalu dibuka dengan kalimat: ‘Sambil menunggu hasil evaluasi gubernur Jawa Timur’.

Itqon Syauqani Politisi PKB sekaligus Ketua DPRD Jember

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Jember Gatot Triyono hingga berita ini ditulis belum memberikan konfirmasi apapun mengenai pernyataan Bupati Faida saat rapat di Kemendagri. “Belum, Mas,” katanya.

Yang jelas, dalam rapat dengan Kemendagri itu, Faida menjelaskan bahwa tidak ada persoalan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jember terkait dengan APBD 2020. “Sampai saat ini saya melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik berdasarkan APBD yang telah disusun, berdasarkan pasal 313 ayat 1 UU Pemda melalui peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020, dengan demikian secara prosedural dan subtansi tidak ada maladministrasi,” ujar Faida.

Sementara itu, Mirfano membantah jika hendak mencalonkan diri menjadi bupati. “Kalau sekda mau nyalon jadi bupati atau wabup kan sejak Januari 2020 sudah buat surat izin ke atasan, kemudian sekda mengurus pensiun dini. Tapi kan sampai saat ini saya belum punya niat buat mengajukan surat izin atasan. Banner-baner (kampanye) saya juga tidak ada,” katanya kepada beritajatim.com.[wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar