Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Surabaya: Kasus Bangkingan Kesalahan Redaksional

Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Kasus viralnya surat edaran bernada rasisme di RW 03 Kelurahan Bangkingan-Surabaya mendapat respon Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Soetarwijono. Menurutnya kasus di bangkingan itu merupakan kesalahan keredaksionalan belaka dengan mencamtukan pribumi dan non pribumi.

“Maksudnya mereka adalah antara penduduk asli kampung disana dengan pendatang,” ungkap pria yang akrap disapa Awi  di Kantor DPRD kota Surabaya, Rabu (22/1/2020).

Sejatinya, Lanjut Awi, kasus diskriminasi ini tidak harus terjadi, karena sudah ada Undang-Undang no 40 tahun 2008 tetang penghapusan diskriminasi etnis dan ras.

“Namun tidak diketahui ditingkat bawah. Mereka cepat menyadari kekeliruan tersebut, terbukti setelah satu hari viral mereka melakukan rembuk warga dan rembuk kampung, dan mencabut aturan tersebut,” katanya.

Awi menjelaskan dalam Perda nomer 4 tahun 2017 ini memang mengatur RT/RW dapat melakukan penggalangan dana atau iuran sumberdana dari masyarakat. “ Tapi ada pasal 30 ayat 2 perda nomer 4 tahun 2017 bahwa segala pungutan atau iuran dari masyakarat itu baru bisa berlaku jika mendapatkan evaluasi dari Lurah,” terangnya.

Maka dari itu, kata Awi, apabila pihak Lurah dan Camat menyadari kewenanganya sesuai dengan dasar hukumnya, kasus Bangkingan tidak seharusnya terjadi.

“Kelurahan dan Camat yang masih belum memahami isi detail daripada Perda tersebut. Seharusnya perangkat Lurah dan Camat untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan RT/RW ini tentang iuran atau pungutan kepada warga, yang terjadi kan tidak banyak perangkat,” terangnya.

Pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Perjuangan ini mengatakan, pihaknya akan memerintah Komisi A untuk memanggil Asisten 1 tetang bidang pemerintahan, Kelapa Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum meminta agar melakukan sosialisasi lagi Perda nomer 4 tahun 2017.

“Intinya saya meminta kepada Lurah dan Camat agara lebih mengawasi pungutan RT/RW tersebut sesuai perda. Sehingga kejadian seperi Bangkingan ini tidak terjadi lagi. Kita Sepakat bahwa surabaya ini milik kita bersama, bagi semua golongan agara hidup bersama,” katanya.(ifw/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar