Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Lamongan Protes Adanya Rencana PPN dari Sekolah

Lamongan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H. Abdul Ghofur menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sekolah atau jasa pendidikan. Menurutnya, saat ini sektor pendidikan membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana prasarana serta potensi ekonomi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lamongan itu menyatakan, bahwa rencana pemerintah tersebut bisa memunculkan dampak serius terhadap penyelenggaraan pendidikan nantinya, salah satunya biaya pendidikan akan semakin mahal.

“Kami kawatir rencana ini bisa menyebabkan pelaksana dan lembaga pendidikan akan lumpuh nantinya, karena kesulitan mengoperasikan pendidikan akibat perpajakan itu. Negara bertugas untuk membiayai Pendidikan rakyat, bukan sebaliknya rakyat yang membiayai Pendidikan dan malah dipajaki,” ungkapnya, Sabtu (12/6/2021).

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanat konstitusi RI, oleh karena itu Abdul Ghofur menilai bahwa jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menghambat akses warga terhadap pendidikan.

“Bisa-bisa, hal itu akan sangat memberatkan wali murid, terutama rakyat kecil akan menanggung beban yang lebih berat di tengah pandemi Covid 19 seperti ini. Berjuang keras mempertahankan sumber dan nilai pendapatannya,” ujarnya saat dihubungi beritajatim.com

Lebih lanjut, Abdul Ghofur berharap pemerintah bisa mencari solusi yang lebih tepat dan kongkrit, serta kebijakan pungutan PPN dari sekolah ini bisa dibatalkan. “Semoga muncul kebijakan yang lebih tepat, tidak mencederai cita-cita pendiri bangsa kita, yang tertulis jelas di preambule UUD 1945, yakni tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” harapnya.[riq/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar