Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan: Tambang Ilegal akan Ditutup Hari Ini

Pasuruan (berirajatim.com) – Tambang ilegal maupun legal di Kabupaten Pasuruan terhitung sampai Desember 2022 terdapat 78 tambang. Banyaknya tambang ilegal dan legal ini sendiri membuat anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menentukan sikap.

Disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan pada hari ini dirinya merekomendasikan semua tambang akan ditutup. Penutupan tambang ini dikarenakan merusak lingkungan alam.

“Apapun yang diputuskan saya sangat setuju, apalagi jika diputuskan untuk sidak di tempat tambang. Saya merekomendasikan komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mendalami kasus tambang,” kata Dion, Senin (16/1/2023).

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Ruslan menegaskan akan menutup semua tambang. Baik tambang ilegal maupun legal yang berada di Kabupaten Pasuruan.

Disampaikannya, jika pengerukan tambang ini terus dilakukan nantinya generasi penerus yang akan menerima dampaknya. Sehingga Komisi III sepakat untuk melakukan sidak dan mendatangi tambang-tambang yang sangat merugikan generasi bangsa.

“Intinya nanti kami akan mengusulkan dalam banmus sebelum kita naikkan ke pansus. Secepatnya kami Komisi III akan segera melakukan sidak kepada tambang legal maupun ilegal,” tandas Ruslan.

Ketegasan para anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ini datang dari usulan Ketua Persatuan Organisasi Rakyat untuk Transparansi dan Advokasi Lingkungan (PORTAL), Lujeng Sudarto. Lujeng meminta dalam hal ini DPRD Kabupaten Pasuruan tegas dalam persoalan lingkungan.

Terdapat tiga poin yang diusulkan oleh ketua PORTAL, yakni mendorong DPRD untuk melakukan sidak invesrigasi tambang legal dan ilegal. Diminta juga DPRD untuk menggelar pansus dan meningkatkannya ke interpelasi.

Tak hanya itu Lujeng juga mendorong OPD terkait untuk membatasi izin pertambangan. Sehingga kerusakan alam yang ditimbulkan sangat berdampak bagi masa depan. “Sedangkan untuk Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan kami minta tidak menarik pajak tambang ilegal,” usulnya.

Menanggapi hal tersebut anggota Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Agung menjelaskan bahwa sejak tahun 2007 Perda Satpol PP terkait tambang sudah dicabut. Sehingga pihaknya tidak berani memberikan tindakan jika tidak didampingi Satpol PP Provinsi Jawa Timur. “Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perda no 7 Tahun 2007 sudah dinonaktifkan,” jelas Agung singkat. (ada/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar