Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Kabupaten Malang Ingatkan OPD Evaluasi Seluruh Perda

Malang (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mewanti-wanti agar organisasi perangkat daerah (OPD), melakukan evaluasi terkait seluruh peraturan daerah (Perda) yang sudah di sahkan.

Hal itu dikatakan Didik dalam sidang Paripurna dengan agenda program pembentukan Perda Kabupaten Malang tahun 2020, Senin (9/12/2019) siang ini.

“Kita sudah menghasilkan banyak sekali Perda. Agar seluruh Perda berjalan efektif, diharapkan semua OPD melakukan evaluasi terhadap Perda yang sudah disahkan,” kata Didik.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, dalam waktu dekat pemerintah pusat bakal menerapkan omnibus law agar peraturan yang ada tidak tumpang tindih.

“Pemerintah pusat akan segera mengadakan program omnibus law. Nanti akan ada Perda dikristalkan (dijadikan satu, red). Agar sistem kita kedepan bisa merujuk program nasional, segera lakukan evaluasi, dikaji, kalau memang perlu ditindaklanjuti,” tegas Didik.

Sementara itu, tahun 2020 mendatang, ada 12 rancangan Perda yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

“Ada 12. Jadi, setiap bulan kita bisa membahas satu Raperda, 12 Raperda itu merupakan usulan dari Bupati Malang,” tambah Juru Bicara DPRD Kabupaten Malang, M Fauzi.

Keduabelas Raperda itu diantaranya pertanggungjawaban APBD 2019; perubahan ABPD 2020; anggaran ABPD 2021; perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang; serta rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Lawang 2020-2040.

Kemudian, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Karangploso 2020-2040; pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan; pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan; perubahan kedua dan kelima atas Perda nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Dan terakhir, perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar