Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Jember Umumkan Sanksi Gubernur Jatim pada Bupati Faida

Bupati Faida

Jember (beritajatim.com) – Bupati Jember Faida akhirnya dijatuhi sanksi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Faida dianggap bersalah, karena menyebabkan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terlambat.

Sanksi terhadap Bupati Faida ini diumumkan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, di ruang rapat badan musyawarah, Selasa (8/9/2020). Ia membacakan surat gubernur bernomor 700/1713/060/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Bupati Jember.

Ada empat keputusan gubernur. “Kesatu, penjatuhan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan kepada Bupati Faida Jember dr. Faida MMR,” kata Itqon.

DPRD Jember menyampaikan surat sanksi dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Faida, Selasa 8 September 2020.

Dikirim oleh Beritajatim.com pada Senin, 07 September 2020

“Kedua, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu disebabkan keterlambatan bupati Jember dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,” kata Itqon.

“Ketiga, hak-hak keuangan yang dimaksud dalam diktum kesatu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Itqon. Keempat, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 2 September 2020.

Surat keputusan sanksi ini sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 970/4702/SJ tentang Tindak Lanjut Permasalahan di Kabupaten Jember dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur nomor 739/1347/060/2020.

Sebelumnya, usai pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, 7 Juli 2020 lalu, Faida menjelaskan bahwa tidak ada persoalan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jember terkait dengan APBD 2020. ‚ÄúSampai saat ini saya melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik berdasarkan APBD yang telah disusun, berdasarkan pasal 313 ayat 1 UU Pemda melalui peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020, dengan demikian secara prosedural dan subtansi tidak ada maladministrasi,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar