Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Jember Kaget Laporan ke Polisi Dicabut

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Badan Kehormatan DPRD Jember, Jawa Timur, melaporkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Penny Artha Media ke kepolisian resor setempat, Jumat (17/4/2020), dengan tuduhan penghinaan parlemen. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi kaget saat berkas laporan itu dicabut setahun kemudian.

Itqon mengatakan, pada Maret 2021, Ketua Badan Kehormatan Hamim dan anggotanya Sunardi, datang menemuinya, dan dua wakil ketua Dedy Dwi Setiawan dan Ahmad Halim. Saat itu, Hamim menyampaikan adanya surat edaran Kepala Kepolisian RI bahwa kasus-kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan agar ada mediasi.

“Yang kami tangkap waktu itu ada itikad baik dari Saudari Penny untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada lembaga DPRD Jember. Kita manusia beragama. Imperatif moral dalam Alquran kan tegas untuk (urusan) memaafkan,” kata Itqon, Rabu (16/6/2021).

Pimpinan DPRD Jember siap memaafkan pernyataan Penny yang tertulis dalam berita media massa dalam jaringan, Nusa Daily, Kamis (16/4/2020), berjudul ‘Ditanya Asal-Usul Anggaran Covid-19, Kepala BPKAD Jember: Tulis Dulu DPRD Gak Nyumbang’.

“Tapi karena yang dicederai oleh Saudari Penny adalah lembaga, tentu tak selesai di personal. Oleh karena itu pimpinan memberi syarat. Disampaikan kepada Saudara Hamim dan Saudara Sunardi waktu itu, syaratnya: Saudari Penny harus meminta maaf terbuka di media massa cetak dan elektronik,” kata Itqon.

“Saya sebutkan waktu itu, kira-kira bahasa saya, minta maaf di halaman muka Radar Jember selama tiga hari berturut-turut dan meminta maaf di beberapa portal media online. Kalau tidak salah sepuluh media online, selama 10 hari berturut-turut,” kata Itqon. Syarat kedua, meminta maaf secara resmi kepada DPRD Jember melalui surat.

“Setelah itu pimpinan tidak tahu. Yang jelas syarat itu harus dipenuhi dulu, baru kita damai, selesai, kasus ini kita cabut. Beberapa hari lalu, terus terang pimpinan kaget, salah satu saksi menghubungi saya, bahwa katanya ini sudah dicabut beberapa bulan lalu. Pimpinan kaget, karena kalau memang BK mencabut laporan, minimal memberitahu pimpinan supaya bisa mengumumkannya ke publik dan memberitahu ketua-ketua fraksi,” kata Itqon.

Pencabutan laporan ini menuai kontroversi karena terkesan diam-diam, setelah tiga anggota BK lainnya selain Hamim dan Sunardi tidak tahu. Itqon kemudian mengadakan rapat dengan ketua-ketua fraksi. “Disepakati minggu depan, pimpinan DPRD Jember, pimpinan fraksi-fraksi, dan lima anggota BK mengadakan tabayun atau klarifikasi. Harapannya mudah-mudahan kejadian seperti ini tak terjadi lagi,” katanya.

Menurut Itqon, ketua-ketua fraksi sepakat, jika permintaan maaf melalui media massa tidak dijalankan, ini menandakan tidak ada itikad baik dari Penny. “(Kesepakatan pencabutan laporan) seharusnya batal. Syarat-syarat dari pimpinan harus dipenuhi,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar