Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Jember: Ini Titik Puncak Perjuangan Kembalikan Khitah

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menilai, pertemuan segitiga antara tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Anggaran DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember adalah puncak dari perjuangan parlemen.

“Saya kira ini titik akhir dari puncak perjuangan kami agar DPRD ini kembali ke khitah-nya, kembali ke fungsi-fungsinya sesuai dengan konstitusi,” kata Itqon, Jumat (26/6/2020). Khitah yang dimaksud adalah fungsi penganggaran dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang selama ini diabaikan eksekutif.

Dalam pertemuan yang berlangsung kemarin di kantor Badan Koordinator Wilayah V Jember itu, ada tiga poin berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Itqon Syauqi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember Mirfano, Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, dan Kepala Bakorwil V Tjahjo Widodo.

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember siap untuk membahas Perda tentang APBD 2020 Kabupaten Jember, dalam waktu tidak terlalu lama jika permasalahan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta pengembalian pejabat yang dilakukan mutasi sudah selesai, sesuai dengan rekomendasi Mendagri berdasarkan data, fakta, dan norma yang valid menurut hasil verifikasi Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. DPRD Kabupaten Jember dikembalikan fungsi-fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak siap membahas langkah-langkah penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Jember karena belum mendapat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan rapat ditutup pada pukul 13.21 WIB.

Bupati Jember Faida

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, karena hingga saat ini belum ada kesepakatan soal pembahasan APBD 2020 antara bupati dan DPRD Jember. Namun ternyata lagi-lagi dalam rapat itu tidak tercapai kesepakatan dan kesepahaman, sebagaimana tertuang dalam poin 3 berita acara.

“Sebenarnya poin penentu di sini adalah bupati. Kita kan mencari semacam kesepakatan atau persetujuan sebelum pembahasan. Kami oke, monggo (dilakukan pembahasan), tapi ya tetap itu: rekomendasi Mendagri (soal hasil pemeriksaan khusus) harus ditindaklanjuti dan DPRD Kabupaten Jember dikembalikan fungsi-fungsinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Itqon.

Fungsi poin kedua adalah fungsi penganggaran dipulihkan sesuai perundang-undangan. “Selama ini kan yang terjadi bukan pembahasan. Tapi ‘penodongan’. Pihak eksekutif mengajukan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dan Rancangan APBD, ayo didok. Lah, ini fungsi budgeting DPRD mati kalau begini terus,” kata Itqon.

TAPD awalnya siap membahas Rancangan APBD 2020 bersama DPRD Jember. “Dikasih waktu oleh pimpinan sidang, Inspektur Provinsi Jatim, diberi kesempatan untuk menghubungi bupati, ternyata tidak ada respons dari bupati. Alhasil, di klausul 3, dari awalnya TAPD siap, diubah menjadi TAPD tidak siap membahas APBD, karena tak ada persetujuan dari bupati. Rapat lalu ditutup dan semuanya dilaporkan langsung kepada gubernur dan mendagri,” ujar Itqon.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim melihat niat baik eksekutif tidak ada. “Otomatis itu akan menjadi bahan pihak pemprov untuk mengevaluasi keadaan di Jember,” katanya.

Pemkab Jember sendiri belum memberikan pernyataan resmi soal hasil kerja tim pemprov. Bupati Faida seusai kunjungan dari kantor Kejaksaan Negeri Jember, Kamis (25./6/2020) malam, menolak memberikan pernyataan apapun. Begitu juga Sekretaris Daerah Jember Mirfano. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar