Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Jember: Bupati Sebaiknya Sowan ke Gubernur Soal APBD

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyarankan kepada Bupati Faida untuk melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terkait dengan nasib Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 di tengah wabah Covid-19.

“Saat ini DPRD Jember tidak punya kewenangan terkait APBD, karena kewenangan tersebut sudah ada di tangan gubernur,” kata Itqon, Senin (6/4/2020). Ia mengingatkan, bahwa sejak Bupati Faida memutuskan menandatangani peraturan kepala daerah (perkada) tentang APBD untuk menggantikan peraturan daerah, maka parlemen sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Apalagi gubernur sudah menyetujui penggunaan perkada tersebut.

Sementara itu, penanganan wabah Covid-19 di Jember membutuhkan dana besar. “Kami memohon kepada bupati agar berkoordinasi, sowan, ke gubernur Jawa Timur, minta petunjuk bagaimana solusinya. Kalau memang harus menggeser anggaran di peraturan kepala daerah, misalkan, refocusing, realokasi,” katanya.

“Meski nanti ada rasionalisasi dari Menteri Keuangan terkait dana penanganan Covid-19 di daerah-daerah, alangkah lebih baiknya inisiatif ini datang dari bupati Jember. DPRD bisa apa sekarang. Semua sekarang tergantung bupati. Jadi saya mohon dengan sangat kepada bupati Jember agar segera sowan ke gubernur Jawa Timur. Toh gubernur Jawa Timur diakui atau tidak adalah atasan bupati, supaya segera ada solusi konkret dan konstruktif terkait penanggulangan Covid-19,” kata Itqon.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan rancangan peraturan kepaa daerah atau peraturan bupati tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020 pada 3 Januari 2020. Sesuai peraturan, anggaran dalam peraturan kepala daerah (perkada) soal APBD hanya untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Pengeluaran setiap bulan hanya dibatasi untuk keperluan mendesak, yakni:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

3. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundangan lainnya.

4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Wakil Gubernur Emil Dardak itu disebutkan, bahwa pengeluaran APBD 2020 dalam perbup tidak berupa pengeluaran fisik, seperti pembangunan gedung atau pembangunan kontraktual dengan pihak ketiga.

Pemprov juga memerintahkan agar penganggaran dana hibah dan bantuan sosial dicermati dan diteliti kembali dengan mempedomani surat Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 8 Januari 2014. Surat itu menyebutkan ada hubungan antara kenaikan dana hibah dan bansos dalam APBD dengan pemilihan kepala daerah.

Dalam surat keputusan itu ditegaskan, belanja hibah tidak wajib dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada ketentuan perundang-undangan seperti misalnya pendanaan terkait pilkada. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

Pemprov Jatim juga memerintahkan kepada Pemkab Jember agar mempedomani Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terkait kenaikan alokasi tambahan penghasilan PNS sebesar 551,78 persen. Tambahan penghasilan harus sesuai kemampuan keuangan daerah dan atas persetujuan DPRD Jember. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar