Politik Pemerintahan

Dialog Publik PWI dan Universitas Jember

Ketua DPRD Jember: Baca Surat Mendagri Kayak Disambar Geledek

Jember (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi meminta pemerintah kabupaten agar segera melaksanakan surat perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Dengan demikian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 bisa segar dilaksanakan.

Hal ini dikemukakan Itqon, dalam dialog publik bertema ‘Kontroversi Pembahasan RAPBD 2020’ yang digelar Universitas Jember dan Persatuan Wartawan Indonesia, di Agrowisata Cafe Resto Gading Asri, Kabupaten Jember, Sabtu (14/11/2019).

“Tanggal 11 November 2019, kami baru menerima rancangan KUA-PPAS dari bupati. Beberapa hari kemudian, ada surat edaran dari gubernur yang isinya sangat menakutkan, bahwa jika proses rangkaian pembahasan APBD 2020 tidak selesai sampai pada 30 November, maka akan dikasih sanksi. Sanksinya tidak digaji, tidak diberi hak tunjangan keuangan selama enam bulan,” kata Itqon.

Empat pimpinan DPRD Jember sempat bingung. “Mana mungkin dalam waktu 18 hari, kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan mulai dari KUA-PPAS, RKA (Rencana Kerja Anggaran), sampai RAPBD,” kata Itqon.

Proses pembahasan pun dimulai dengan melibatkan Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Namun di tengah pembahasan, terbitlah surat Mendagri kepada Gubernur Khofifah yang ditembuskan kepada DPRD Jember. “Membaca isi surat itu membuat kami berempat pimpinan DPRD kayak disambar geledek,” kata Itqon.

“Surat itu bukan surat main-main. Itu rekomendasi atas pemeriksaan khusus. Yang memeriksa langsung Kemendagri. Bisa dibayangkan betapa krusialnya surat itu, dan betapa besar efek yang ditimbulkan surat itu. Sampai di situ disebutkan, ada 711 PNS yang tidak bisa naik pangkat gara-gara tidak terintegrasi dengan sistem di Kemenpan RB (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Itqon.

Mendagri memerintahkan pencabutan belasan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan 30 peraturan bupati. “Di Jember ini ada 33 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Yang 30 OPD, perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja)-nya disuruh cabut,” kata Itqon.

“Wakil Ketua saya Pak Halim (Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim) ini kiamat sughra. Tapi bagi saya ini semi kiamat kubra (kiamat besar, red), karena ibarat rumah ini disuruh bongkar total. Waktunya hanya 18 hari.”

“Dan sebelumnya KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) juga mengeluarkan surat rekomendasi terkait beberapa pejabat eselon 2 yang penunjukannya tidak melalui assessment KASN. Kalau ada political will dari bupati, cabut saja, kembalikan ke (Perda SOTK) 2016 selesai persoalan. Tapi Surat Mendagri poin 3 terkait (mutasi pejabat) Dispendukcapil tanpa assessment dari Mendagri, dan ini fatal,” kata Itqon.

Akhirnya, pimpinan DPRD Jember memilih berhati-hati dan menunda pembahasan KUA-PPAS sampai bupati mematuhi perintah Mendagri itu. “Itu semata-mata bentuk kehati-hatian kami. Kenapa? Kalau diibaratkan, anggaran akan kita gelontorkan ke gelas ini. Tapi menurut Mendagri gelas atau cangkir ini salah. Kita sekarang ini mau menggelontorkan kopi dan air putih ibaratnya. Daripada kita menuang kopi ke gelas yang salah dan menuang air ke cangkir yang salah, maka diputuskan waktu itu agar (pembahasan KUA-PPAS) ditunda,” kata Itqon.

Empat hari lalu, DPRD Jember sudah menerima tembusan surat dari gubernur yang isinya sama persis dengan perintah Mendagri. “Surat dari gubernur ini bahasa sederhananya adalah perintah,” kata Itqon.

Dalam acara dialog itu, Universitas Jember dan PWI sudah mengundang Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief dan Sekretaris Daerah Mirfano untuk ikut memberikan penjelasan mengenai kontroversi ini. Namun pada saat terakhir, keduanya menyatakan tak bisa hadir.

“Saya besok (Sabtu, red) positif mewakili bupati di salah satu acara, upacara PGRI di Unej atau BRI di alun-alun. Setelah itu saya harus langsung pulang ke Ponpes Alfalah Silo karena ada kunjungan Putri Wapres KH Ma’ruf Amin dan 50 kiai se-Tapal Kuda. Dengan sangat menyesal saya tidak bisa menghadiri acaranya,” kata Muqiet via pesan WhatsApp.

Sementara itu, Mirfano menyatakan sedang di Surabaya. “Saya ada di kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar