Politik Pemerintahan

Serapan APBD Rendah

Ketua DPRD Bojonegoro Berharap SKPD Segera Menyesuaikan Kondisi  

Bojonegoro (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Imam Sholikin menilai penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2020 masih minim. Diharapkan semua SKPD yang ada di Pemkab Bojonegoro segera melakukan sinkronisasi agar serapannya lebih maksimal.

Dalam rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bojonegoro, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah diketahui serapan APBD 2020 hingga 12 Agustus baru sebesar 27,16 persen dari total nilai APBD sebesar Rp5,7 triliun.

“Jadi apa yang sudah disepakati dalam perencanaan penganggaran APBD itu harus dijalankan. Selain itu, mengacu pada SKB Menteri yang baru bahwa anggaran 35 persen dari APBD juga harus terpenuhi untuk penanganan Covid-19, baik sosialiasasi, pengadaan peralatan, penanggulangan dan penaganan,” ujarnya, Kamis (20/8/2020).

Jangan sampai, lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, anggaran yang tidak terserap tersebut menjadi sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (Silpa). Serta mendapat sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

“Gubernur Jawa Timur juga tidak akan memberi rekomendasi, jika tidak memenuhi pola anggaran sesui dengan SKB Menteri dalam penanganan Covid-19. Maka harus ada sinkronisasi dengan masing-masing SKPD untuk penyerapan anggaran tersebut,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, bahwa serapan APBD Bojonegoro saat ini masih berada di atas serapan secara nasional. “Jumlah tersebut masih diatas jika dilihat dari realisasi tingkat nasional. Tingkat nasional penyerapannya masih 20 persen,” terangnya.

Kendala penyerapan minim, lanjut Nurul, karena adanya pandemi Covid-19. “Tapi pada dasarnya penyerapan anggaran kita sudah melebihi tingkat nasional. Penyerapan paling besar berada di Dinas Sosial dan paling minim di Dinas Pertanian,” pungkasnya. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar