Politik Pemerintahan

Ketua DPD RI ke Mojokerto, Plt Bupati Sampaikan Proyek Flyover Simpang 5 Kenanten dan Perbaikan GOR

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti saat kunjungan ke rumah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Plt Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menyampaikan pembangunan dasar di Kabupaten Mojokerto telah berjalan seimbang saat menyambut kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti di Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Plt Bupati memaparkan beberapa usulan pembangunan daerah. Salah satunya proyek flyover Simpang 5 Kenanten dan perbaikan Gedung Olahraga (GOR) di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Politisi asal Jawa Timur ini melakukan kunjungan kerja di rumah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto, Ayub Busono Listyawan.

“Kabupaten Mojokerto sebagai daerah penyangga industri di Surabaya dan sekitar, kami siap membuka peluang industri di Kabupaten Mojokerto. Kami yakin hal tersebut akan membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Kami juga tetap komitmen menjaga ekosistem lingkungan,” ungkap Ayub, Selasa (24/12/2019).

Plt Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menyampaikan, pembangunan dasar di Kabupaten Mojokerto telah berjalan seimbang. “Kami rencanakan pembangunan pusat ekonomi, jalan tol, dan flyover Simpang 5 Kenanten yang belum masuk Perpres. Kita juga membangun situs di Trowulan, serta perbaikan GOR,” katanya.

Ia ingin menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Mojokerto karena ia menilai, pembangunan fisik harus imbang dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, lanjut Plt Bupati, targetnya ke depan yakni menuju Kabupaten Mojokerto sejahtera.

Sementara itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, tugas DPD yang harus menyerap seluruh aspirasi daerah dan kemudian diperjuangkan di Senayan Jakarta. “Selain dari apa yang disampaikan tadi (usulan pembangunan) secara tatap muka hari ini, saya juga minta ada yang tertulis. Supaya bisa saya bawa untuk dipertimbangkan di Senayan,” jawabnya.

Beberapa usulan lain dari organisasi masyarakat juga dibahas dalam kunjungan tersebut. Salah satu warga, Makroji mengungkapkan, terkait ijin tambang di Kabupaten Mojokerto yang saat ini dikelola oleh Pemprov Jawa Timur, menurutnya, lebih baik dikelola sendiri oleh daerah karena masih ada kesenjangan pengupahan antar daerah ring 1, 2 dan seterusnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar